Rencana Stop Operasi Bank BRI di Aceh

Rencana Stop Operasi Bank BRI di Aceh

Rencana Stop Operasi Bank BRI di Aceh – Bank BRI merupakan salah satu bank Indonesia yang sudah berdiri cukup lama dan memiliki nasabah yang banyak dan tersebar di dunia.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menutup seluruh operasional perbankannya di Aceh. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti penerapan http://162.214.117.184/ Qanun Lembaga Keuangan Syariah nomor 11 tahun 2018.

“Alhamdulillah Bank BRI telah mengalihkan seluruh portofolio dan layanan perbankan kepada Bank BRIsyariah,” kata Pemimpin Wilayah Bank BRI Provinsi Aceh Wawan Ruswanto di Banda Aceh, Selasa (13/4/2021).

1. Sedang menunggu Izin Pelaksanaan Penutupan dari OJK

Wawan lebih lanjut menjelaskan bahwa BRI telah menerima Izin Prinsip Penutupan 11 Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, tetapi masih menunggu Izin Pelaksanaan Penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta.

“Setelah mendapatkan Izin Pelaksanaan Penutupan, BRI diberikan waktu 30 hari kerja untuk melaksanakan penutupan operasional kantor,” katanya, mengutip Antara News.

Ia juga mengatakan proses pengalihan telah berlangsung sejak Juli 2019 dan berakhir pada Desember 2020.

2. Pengalihan portofolio

Wawan mengatakan hampir seluruh portofolio pinjaman dan simpanan telah dialihkan, di mana sekitar 92 persen portfolio pinjaman dan 85 persen portofolio simpanan telah dibukukan di Bank BRIsyariah.

Selain itu masih terdapat sejumlah portofolio pinjaman yang tidak dialihkan, antara lain Non Performing Loan dan Hapus Buku dengan jumlahnya sekitar 8 persen dari total pinjaman.

Ia mengatakan ada sebagian kecil debitur yang meminta untuk dibukukan di Wilayah Medan dan pinjaman yang masih tersisa selanjutnya akan dikelola Kantor Fungsional BRI sampai dengan selesai atau dialihkan kepada Perusahaan Pengelola Aset.

Sementara untuk Simpanan, terdapat sekitar 15 persen dari total Simpanan yang belum dapat dialihkan, antara lain Simpanan Rekening Khusus bagi para penerima Bantuan Pemerintah.

3. Perubahan dalam penyaluran bantuan

Wawan juga menyebut bahwa sesuai dengan arahan dari Kemenko PMK, selanjutnya seluruh Bantuan Pemerintah di Provinsi Aceh tidak akan disalurkan oleh Bank BRI. Bantuan tersebut akan disalurkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT. POS.

Dalam pemaparannya, Wawan juga menyebut bahwa seluruh Kantor dan E-channel Bank BRI telah dialihkan kepada BSI, yaitu 11 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu dan 94 BRI Unit. Sementara untuk e-channel, terdapat 444 ATM yang telah digunakan oleh BSI.

Ada pun jumlah SDM yang sudah diserap untuk menjalankan Kantor BSI tersebut di atas adalah sekitar 69 persen. Itu termasuk yang ditempatkan di Regional Office dan Branch. Sementara 31 persen SDM lainnya tetap bekerja di BRI di luar Aceh, di Kantor Fungsional Aceh, dan sebagian kecil mengajukan pengunduran diri secara sukarela.

Sehubungan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank BRI, wawan mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan Bank BRI, terutama kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Gubernur Aceh, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga dan Instansi Vertikal, seluruh Masyarakat Aceh.

Daftar Kisaran Gaji Karyawan Bank Besar Indonesia

Daftar Kisaran Gaji Karyawan Bank Besar Indonesia

Daftar Kisaran Gaji Karyawan Bank Besar Indonesia – Setelah melewati beberapa tahap proses dalam penyaringan,akhirnya kami dapat menyempurnakan artikel yang sudah kami kumpulkan dengan data-data dari sumber yang terpercaya mengenai daftar kisaran gaji karyawan bank besar di Indonesia.

Profesi sebagai pegawai bank menjadi salah satu yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Profesi yang ada di industri perbankan pun bervariasi, mulai dari bagian administrasi sampai level yang paling atas seperti manager atau supervisor dan lainnya.

Buat kamu yang baru lulus kuliah, bekerja di bank bisa menjadi pilihan yang baik. Namun, ada pula yang ragu-ragu untuk bekerja di industri tersebut karena khawatir gajinya terlalu kecil.

Dikutip dari Lifepal.co.id, IDN Times mengulas gaji bank besar yang ada di Indonesia. Siapa tahu, kamu tertarik melamar di salah satu bank tersebut.

1. Gaji pegawai Bank Mandiri

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan berdiri pada 2 Oktober 1998.

Berikut daftar gaji pegawai atau karyawan di Bank Mandiri.

– Teller: Rp2,8 juta
– First Senior Manager: Rp10,9 juta
– Engineer Team Coordinator: Rp4 juta
– Compliance Senior Manager: Rp19,5 juta
– Customer Service Officer: Rp6,3 juta
– Vice President Human Capital Group: Rp37,5 juta
– Officer Development Program: Rp5,1 juta
– Relationship Manager: Rp12,3 juta
– Accounting Staff: Rp6 juta

– Marketing Staff: Rp2,5 juta
– Senior Vice President: Rp100,3 juta
– Administrative: Rp6 juta
– Credit Analyst: Rp9,3 juta
– Team Leader: Rp17 juta
– Credit Analyst Manager: Rp8 juta
– Legal Staff: Rp4 juta
– Staff: Rp4 juta
– Assisten Relationship Manager: Rp2,5 juta
– Senior Software Developer: Rp8 juta
– Branch Manager: Rp16,9 juta
– Clerk: Rp3,5 juta
– Managing Director: Rp112,5 juta
– Teller Coordinator: Rp4 juta
– Sales Representative: Rp2,5 juta

2. Gaji pegawai BCA

– Personal Financial Consultant: Rp5,75 juta
– Personal Banker: Rp5,75 juta
– Bank Operations Officer: Rp3,1 juta
– Trade Finance Officer: Rp4 juta
– Director: Rp50 juta
– Associate Director: Rp35 juta
– Senior Analyst: Rp16,5 juta
– Analyst: Rp9 juta
– Manager: Rp26 juta
– Assistant Manager: Rp14 juta
– Senior Officer: Rp9 juta
– Officer: Rp6,25 juta
– Assistant Officer: Rp4 juta
– Bank Teller: Rp2,75 juta
– Customer Service Officer: Rp4,5 juta
– Bank Auditor: Rp6,5 juta
– Collection/Debt Recovery Officer: Rp3,5 juta
– Compliance Officer: Rp6 juta

3. Gaji pegawai BRI

– Personal Financial Consultant: Rp5,75 juta
– Personal Banker: Rp5,75 juta
– Bank Operations Officer: Rp3,1 juta
– Trade Finance Officer: Rp4 juta
– Director: Rp50 juta
– Associate Director: Rp35 juta
– Senior Analyst: Rp16,5 juta
– Analyst: Rp9 juta
– Manager: Rp26 juta
– Assistant Manager: Rp14 juta
– Senior Officer: Rp9 juta
– Officer: Rp6,25 juta
– Assistant Officer: Rp4 juta
– Bank Teller: Rp2,75 juta
– Customer Service Officer: Rp4,5 juta
– Bank Auditor: Rp6,5 juta
– Collection/Debt Recovery Officer: Rp3,5 juta
– Compliance Officer: Rp6 juta

4. Gaji pegawai BTN

– Analyst: Rp4 juta
– Credit Analyst: Rp4 juta
– Unit Head: Rp8 juta
– IT Support: Rp4 juta
– Secretary: Rp4 juta
– Senior Assistant Manager: Rp10 juta
– Customer Service Staff: Rp4 juta
– Staf Administrasi dan Teknisi: Rp4 juta
– Senior Staff: Rp 4 juta
– Complance Assistant Manager: Rp10 juta
– Senior Software Developer: Rp8 juta
– Branch Manager: Rp16,9 juta
– Clerk: Rp3,5 juta
– Managing Director: Rp112,5 juta
– Teller Coordinator: Rp4 juta
– Sales Representative: Rp2,5 juta

Baca Juga:Laba CIMB Niaga Menurun hingga Hampir 2 Triliun

5. Gaji pegawai BNI

– Accounting Staff: Rp6 juta
– Administratif: Rp6 juta
– Assistant Manager: Rp5,8 juta
– Assistant Relationship Manager: Rp4 juta
– Assistant Vice President: Rp23,9 juta
– Assistant Relationship Manager: Rp2,5 juta
– Branch Manager: Rp19,5 juta
– Managing Director: Rp112,5 juta
– Call Center Officer: Rp4 juta
– Clerk: Rp3,5 juta
– Compliance Senior Manager: Rp19,5 juta
– Credit Analyst: Rp7,1 juta
– Credit Analyst Manager: Rp8 juta
– Customer Service Officer: Rp6,3 juta
– Engineer Team Coordinator: Rp4 juta
– First Senior Manager: Rp10 juta
– Frontliner: Rp3,7 juta
– Legal Staff: Rp4 juta
– Manager: Rp8,5 juta
– Managing Director: Rp112,5 juta
– Marketing Staff: Rp2,5 juta
– Officer Development Program: Rp5,1 juta
– Relationship Manager: Rp8,1 juta
– Sales Officer: Rp14 juta
– Sales Representative: Rp2,5 juta
– Senior Software Developer: Rp8 juta
– Senior Vice President: Rp100,3 juta
– Staff: Rp4 juta
– Team Leader: Rp12 juta
– Teller: Rp2,8 juta
– Teller Coordinator: Rp4 juta
– Trainee: Rp4 juta
– Vice President: Rp32,5 juta
– Vice President Human Capital Group: Rp37,5 juta

Komitmen bank bjb Dukung Pengembangan Olah Raga

Komitmen bank bjb Dukung Pengembangan Olah Raga – Nasional Perbesar bank bjb fokus pada program berkelanjutan yakni pembibitan talenta muda. Bandung Bola penalti hasil sepakan Achmad Jufriyanto bersarang manis di sudut kiri jala gawang Persipura Jayapura yang dijaga oleh Dede Sulaiman.

Komitmen bank bjb Dukung Peningkatan Olah Raga

Tendangan yang memastikan gelar juara Indonesia Super League (ISL) 2014 pulang ke Tanah Pasundan. Setiap di senggang waktu yang ada, disempatkan bermain permainan bola online di Joker Bola merupakan salah satu Agen Sbobet Terpercaya di Indonesia karena melayani permainan judi online sejak tahun 2016 dengan menyediakan berbagai macam situs judi online khususnya judi bola dan berbagai macam game online lainnya.

Jufriyanto lantas berlari menangis. Diikuti pelukan punggawa Maung Bandung lainnya yang mengepal lambang di dada. Tangisan bahagia bukan hanya milik Jufriyanto, tapi juga seluruh rakyat Jawa Barat yang telah berpuasa gelar selama 19 tahun.

Ketika itu, di Stadion Jakabaring Palembang, entah berapa banyak ciuman bersarang di jersey biru Persib. Sebuah jersey yang kelak akan hadir sebagai bukti sejarah kedigdayaan sepak bola Pasundan di Nusantara.

Menolak lupa, karena pada bagian dada jersey tersebut tersirat nama bank bjb sebagai sponsor utama. Sebuah bukti dedikasi yang diberikan bank bjb untuk kemajuan Pangeran Biru dan pengembangan sepak bola di Jabar secara umum.

Perbesar Komitmen bank bjb bangun Sepak Bola Nasional

Dedikasi tersebut ditunjukan melalui dukungan dana yangmencapai Rp8 miliar kepada pihak PT Persib Bandung Bermartabat. Dana senilai Rp 5 miliar dialokasikan untuk pemasangan logo bank bjb. Sementara sisanya diperuntukan bagi realisasi program khusus seperti pertandingan persahabatan hingga temu bobotoh.

“bank bjb adalah pendukung setia Persib. Saya pribadi jugasangat menyukai Persib,” ujar Senior Vice President Corporate Secretary Division bank bjb, Hakim Putratama beberapa waktu lalu.

Dukungan yang diberikan sejalan dengan strategi bisnis bank bjb. Pasalnya, Persib merupakan klub sepak bola dengan basis pendukung terbesar di Indonesia. Bahkan Asian Football Confederation (AFC) mencatat bahwa Persib merupakan klub sepak bola paling populer di Benua Asia.

Jumlah bobotoh Persib yang begitu besar merupakan potensi strategis untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK). Salah satu realisasi kongkrit dilakukan bank bjb dengan meluncurkan Kartu Persib yang memberikan fasilitas debit dan ATM.

Tidak hanya Persib, bank bjb juga turut serta mendukung persepakbolaan Banten dengan menjadi sponsor utama bagi klub kebanggaan Kota Seribu Industri, Persikota Tangerang pada tahun 2016 lalu.

Bentuk dukungan yang diberikan tidak hanya terkait bantuan dana kepada pihak klub profesional. Program berkelanjutan turut dilakukan simultan dengan menggelar turnamen sepak bola usia diniberupa bjb Futsal Championship dan bjb Soccer Festival.

Kedua turnamen tersebut merupakan salah satu bentuk tanda mata yang dipersembahkan bank bjb dalam melahirkan bintang masa depan serta mengembangkan potensi bakat pemuda tanah air terkait olahraga sepak bola.

“Diharapkan dapat melahirkan atlet di masa yang akan datang serta sebagai sarana dalam menyalurkan hobi,” ujar Pemimpin Grup Marketing Communication Corporate Secretary Division bank bjb, Susie Permatasari.

Ungkapan apresiasi turut diberikan oleh komentator sepak bola nasional yakni Valentino Jebret Simanjuntak. Valentino menilai bahwa bank bjb memberikan wadah bagi pecinta olahraga futsal diIndonesia.

“Apresiasi untuk bank bjb karena menyelenggarakan dan memberikan wadah kompetisi futsal usia dini.Futsal banyak peminatnya tetapi belum dikelola dengan baik secara liga. Diharapkan ini konsisten dandapat memberikan ruang,” ujar Valentino.

bjb Futsal Championship yang digelar rutin sejak tahun 2014 melibatkan peserta siswa yang menjadi perwakilan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di kawasan Bandung Raya.

Pada gelaran tahun 2017 lalu, bjb Futsal Championship melibatkan sebanyak 32 SMP dan 32 SMA sebagai peserta. Sebuah catatan jumlah peserta yang sensasional jika dibandingkan dengan gelaran serupa lainnya.

Tidak berlebihan jika kemudian bjb Futsal Championship hadir sebagai turnamen futsal paling bergengsi seantero Bandung Raya. Berkat animo yang besar, maka skala bjb Futsal Championship direncanakanakan meningkat pada gelaran di tahun 2018.

“Rencana besar menanti karena pada tahun 2018 skala turnamen akan diperluas dengan mengikutsertakan peserta dari seluruh region di Jabar,” ujar Project Manager bjb Futsal Championship2017, Olivia Santoso Wijaya.

Sementara bjb Soccer Festival merupakan turnamen sepak bola usia dini yang diperuntukan bagi Sekolah Sepak Bola (SSB) dari seluruh wilayah di Jabar. Turnamen tersebut telah digelar rutin sejak tahun 2017 lalu.

Adapun untuk konsep turnamen dibagi ke dalam tiga kelompok usia yakni U-9, U-10 dan U-11. Pembinaan usia dini memang menjadi salah satu fokus bank bjb dalam upayanya membangun Indonesia memahami negeri.

Pada tahun 2018, bjb Soccer Festival diadakan di Stadion Siliwangi Bandung dan melibatkan sebanyak 73 peserta SSB untuk memperebutkan 12 gelar juara dengan total hadiah sebesar Rp57 juta.

“Diharapkan (kedua turnamen) dapat meningkatan brand awareness dan corporate image bank bjbsebagai perusahaan yang peduli terhadap bidang olahraga dan kegiatan positif para generasi muda,” ujar Susie.

Selain itu, kedua turnamen tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan produk dan layanan jasa bank bjb serta mengakuisisi nasabah baru potensial terutama dari kalangan pelajar. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam menggiatkan semangat menabung di kalangan pelajar.

Dari Sepak Bola Ke Voli Kepeduliaan bank bjb di bidang olahraga tidak hanya ditujukan pada dunia sepak bola. Pasalnya, pada tahun 2017 lalu bank bjb menginisiasi kelahiran kembali klub bola voli putri profesional bernamaBandung bank bjb Pakuan.

Dalam sejarahnya, Bandung bank bjb Pakuan yang sebelumnya bernama Bandung Artdeco Bank Jabar memiliki prestasi gemilang di kancah bola voli nasional. Didirikan pertama kali pada 2003 dan mulai mengikuti Proliga satu tahun berselang.

Dikeikutsertaannya yang pertama, Bandung Artdeco Bank Jabar berhasil keluar sebagai juara umum. Pada edisi kedua Proliga di tahun 2015, Bandung Artdeco Bank Jabar meraih predikat juara ketiga. Satu tahun berselang, gelar juara kembali pulang ke pangkuan Bumi Pasundan.

Namun setelah itu eksistensi Bandung Artdeco Bank Jabar di ajang Proliga terhenti. Alasan yang kemudian menyebabkan tradisi juara turut menghilang dari tanah Jabar selama kurang lebih satu dekade.

Melalui Bandung bank bjb Pakuan, bank bjb bertekad kembali membawa pulang kejayaan bola voli nasional ke Tanah Legenda Jabar. Tidak percuma, karena pada Proliga edisi tahun 2018, Bandung bank bjb Pakuan berhasil meraih juara kedua.

“Saya memberikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada bank bjb yang selalu hadir dalam pembangunan Jabar. Karena kami yakin dan percaya bahwa olahraga bukan satu kesatuan yang terpisah dari aspek pembangunan,” ujar Pembina Bandung bank bjb Pakuan, Netty Heryawan.

Kehadiran Bandung bank bjb Pakuan juga dapat menunjang pembangunan soft skill melalui program pembinaan atlet Jabar yang sejalan dengan perjalanan bisnis melalui beragam promosi.

Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi – Berikut ini merupakan artikel mbahas tentang wacana dikembalikannya peran pengawasan perbankan dari OJK ( otoritas jasa keuangan ) ke BI ( bank indonesia ).

Wacana ini kembali yang mesorotan sejalan dengan mencuatnya wacana reformasi sistem keuangan dan revisi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di mana di dalamnya memuat Dewan Moneter.

BI memang sebelumnya pernah melakukan pengawasan perbankan. Namun, peran pengawasan itu kemudian dilimpahkan ke OJK tak lama setelah terbentuk.

Lantas, haruskah peran pengawasan bank itu kembali ke BI?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini setidaknya ada dua yang menjadi sorotan.

Pertama, kinerja OJK yang belum optimal yang tercermin dari sejumlah masalah salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kedua, berkaitan dengan partisipasi BI untuk turut menanggung beban bersama (burden sharing) dengan pemerintah yang dinilai masih tarik ulur.

“Dengan proses ini saya kira ada dua hal yang harus diputuskan berbeda,” katanya kepada detikcom, Jumat (4/9/2020).

Berkaitan dengan OJK, Tauhid menilai perlunya dilihat lagi perbaikan sistem, manajerial hingga kepemimpinannya. Jika performa tidak baik, maka perlu dilakukan evaluasi.

Namun, itu bukan berarti jika OJK bermasalah kewenangannya harus dikembalikan ke BI. Sebab, kondisi saat ini memiliki kompleksitas dan masalah yang berbeda.

“Tapi tidak otomatis bahwa katakanlah OJK-nya bermasalah harus dikembalikan kewenangannya ke BI. Saya kira ini satu kemunduran, karena mungkin dulu tidak sebesar ini karena kompleksitas isunya tidak sebesar sekarang. Marketnya juga tidak sebesar sekarang dan ini juga jadi problem begitu,” jelasnya.

Dia melanjutkan, jika BI kembali mengurusi perbankan maka peran perantara atau intermediasi tidak berjalan dengan baik.

“Seharusnya memang harus dipisahkan ketika bank sentral masuk ke wilayah yang lebih teknis pengawasan dan sebagainya menurut saya menjadi fungsi intermediasi tidak jalan, karena tidak ada kebebasan dan sebagainya. Dia sudah mengontrol suku bunga dan mengontrol lebih teknis perbankan di marketnya. Marketnya semakin tidak bisa leluasa,” jelasnya.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, isu yang muncul dalam sepekan terakhir ada dua yakni reformasi sektor keuangan dan revisi UU BI. Meski sekilas tampak sama, menurutnya, hal ini dua hal yang berbeda.

“Dari informasi yang saya dapatkan, pemerintah dan DPR mempersiapkan kedua hal tersebut secara terpisah,” katanya.

Selanjutnya, ia berharap, rencana pembentukan Dewan Moneter tidak muncul lagi ke depannya. Sebab, itu diyakini akan menggerus independensi bank sentral dan apabila itu terjadi maka akan berdampak negatif pada sektor keuangan. Terlebih, kata dia, di tengah dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Baca Juga: Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Namun, ia menilai, amandemen UU BI, OJK dan LPS memang diperlukan setelah keluarnya UU PPKSK tahun 2018.

“Namun demikian, pemerintah dan DPR sangat perlu berhati-hati dalam melakukan amandemen, baik itu amandemen UU BI yang saat ini sudah masuk prolegnas strategis (yang artinya akan diutamakan), maupun amandemen UU OJK dan UU LPS,” ungkapnya.

“Hendaknya pemerintah tetap menempatkan amandemen ini untuk kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek, hanya untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi semata,” jelasnya.

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona – Dalam masa pamdmi covid-19 ini banyak oknum-oknum yang menyembunyikan berita-berita penting yang harusnya diketahui masyarakat. Berikut ini meruakan artikel yang membahas tentang bos Bank Indonesia yang buka-bukaan untuk jaga ekonomi dari dampak corona.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan banyak stimulus untuk menjaga perekonomian dari dampak ngeri akibat pandemi COVID-19.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan BI berupaya menjaga makro ekonomi dengan pruden baik moneter dan fiskal. Untuk jangka penengah BI memiliki proyek infrastruktur, pariwisata dan sektor lainnya.

“Kami juga memperoleh outlook stabil dari rating agency, soal pandemi dan dilihat sejarahnya bagaimana kami bisa bertahan dan menjaga perekonomian,” kata Perry dalam diskusi online, Kamis (10/9/2020).

Dia menyebutkan BI juga telah berkoordinasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan berkomitmen untuk menjaga rupiah sesuai dengan mekanisme pasar untuk menjaga pemulihan ekonomi.

Selain itu BI juga melakukan quantitative easing dengan melonggarkan likuiditas di perbankan yang hampir Rp 614 triliun.

Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

BI melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh.

Selanjutnya, BI juga menurunkan batasan minimum uang muka (down payment) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020.

Baca Juga: Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kemudian memperkuat sinergi bersama perbankan, fintech, Pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), perluasan akseptasi QRIS berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QRIS dalam e-commerce.

Bank Indonesia akan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu dalam mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan.

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang kelonggaran perpanjangan kebijakan GWM sampai dengan 31 juni 2021.

Bank Indonesia (BI) melakukan perpanjangan untuk insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps hingga 31 Juni 2021. Padahal sebelumnya perpanjangan ini hanya sampai 31 Desember 2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan perpanjangan ini berlaku untuk perbankan yang menyalurkan kredit usaha mikro kecil (UMKM) dan ekspor impor hingga kredit non UMKM sektor prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Langkah-langkah kebijakan lanjutan tersebut dilaksanakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia,” ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/9/2020).

Dia mengungkapkan per 15 September 2020 BI juga telah melakukan penambahan likuiditas sekitar Rp662,1 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp491,3 triliun.

“Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian,” tambah Perry.

Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 29,22% pada Agustus 2020 dan rendahnya suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,31% pada Agustus 2020.

Baca Juga :Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Agustus 2020 dari 5,63% dan 9,47% pada Juli 2020 menjadi 5,49% dan 9,44%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun pada Agustus-September 2020 meningkat dari 6,83% pada Juli 2020 menjadi 6,87% pada Agustus 2020 dan 6,92% per 15 September 2020 sejalan proses penyesuaian pelaku asing di pasar keuangan domestik.

Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Agustus 2020 meningkat menjadi 19,3% (yoy) dan 13,3% (yoy) terutama didorong dampak ekspansi operasi keuangan pemerintah.

Selanjutnya Perry menyebut ekspansi moneter BI yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi – Berikut ini merupakan artikel tentang bocoran formasi dewan kebijakan ekonomi makro dari pengawas bank indonesia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) masih berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pembahasannya masih berupa usulan awal.

Materi pembahasan masih bisa berubah. Beberapa pasal dalam UU sebelumnya ada yang diubah, dihapus dan ditambahkan.

Dalam dokumen bahan rapat terbaru yang diterima detikcom, ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk formasi lengkap Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, langsung klik halaman selanjutnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Adapun Menteri Keuangan akan memimpin dewan ini alias didapuk sebagai ketua.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari 5 orang berikut daftarnya:

– Menteri Keuangan sebagai ketua
– Satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional
– Gubernur Bank Indonesia
– Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
– Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona –  Berikut ini merupakan artikel tentang Bank Indonesia yang berbagi beban dampak corona yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan skema burden sharing atau berbagi beban pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani dampak pandemi Corona berlanjut hingga 2022. Skema yang berlanjut ini hanya berlaku terhadap peran BI sebagai pembeli siaga (standby buyer) di pasar perdana.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, skema burden sharing yang dilakukan ada dua kategori. Pertama, penanganan Corona yang bersifat public goods yakni bidang kesehatan, bantuan sosial, dan belanja pemulihan daerah dan sektoral.

“Kategori belanja burden sharing jenis pertama telah disepakati yakni melalui penerbitan SBN yang tidak melalui lelang atau tidak melalui mekanisme pasar langsung dibeli oleh BI melalui private placement,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (4/9/2020).

Sri Mulyani menegaskan, untuk burden sharing kategori pertama hanya berlaku hingga akhir 2020.

“Jenis pertama burden sharing hanya dilakukan untuk tahun 2020, satu kali saja atau one of burden sharing mekanisme,” ujarnya.

Sementara kategori yang kedua, dikatakan Sri Mulyani berlaku hingga tahun 2022. Di mana BI tetap menjadi pembeli siaga dari SBN di pasar perdana.

“Kami dengan BI tetap memegang kesepakatan itu, namun ada burden sharing jenis kedua BI berfungsi sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN di pasar perdana. Hal ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 2/2020 yang akan terus di laksanakan sampai di 2022,” ungkapnya.

Rencana Bank Indonesia (BI) memperkuat kewenangan memberikan pembiayaan atau bailout kepada perbankan yang keuangannya terdampak Corona semakin jelas. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan aturan yang mengatur hal tersebut sudah masuk tahap finalisasi.

Kewenangan BI bisa memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/6/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah.

Perry mengatakan, tahap finalisasi yang dilakukan sudah sampai tahap ketiga.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

“Kami laporkan bagaimana kami tindak lanjuti kewenangan dalam UU No 2 tahun 2020 kewenangan BI sudah kami tindak lanjut berkaitan dengan PLJP dan kami lakukan dan tengah dalam pembahasan di KSSK, dimana kami dalam proses finalisasi revisi ketiga,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam raker dengan Komisi XI DPR secara virtual, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Perry menjelaskan, beleid yang sedang difinalisasi ini juga akan menyempurnakan aturan-aturan yang mengatur kewenangan BI dalam memberikan PLJP. Seperti dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dimana bank sentral memiliki kewenangan memberikan PLJP kepada bank dengan mempertimbangkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut Perry mengungkapkan, ada beberapa aspek yang disempurnakan. Salah satunya percepatan pemberian PLJP ke perbankan.

“Kami lakukan penyempurnaan terkait tiga aspek, bunga LPS, kedua proses PLJP lebih cepat yaitu verifikasi agunan kredit perbankan menggunakan pihak ketiga. Ketiga, penguatan forum koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial, ini difokuskan untuk memprioritaskan bagaimana PLJP dan PLJPS,” ungkapnya.

“Kalau ada bank-bank yang solven perlu disiapkan agunan kreditnya, kalau mengajukan agunan kreditnya sudah siap dengan verifikasi dan valuasi,” tambahnya.

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah –  Berikut ini merupakan artikel tentang bank indonesia yang kembali membantu pemerintah di tahu 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut pelaksanaan burden sharing atau berbagi beban antara BI dengan pemerintah ada potensi dilanjutkan ke tahun 2021. Khususnya burden sharing yang disepakati pada surat keputusan bersama (SKB) II.

Skema burden sharing ini dilakukan dengan dua skema, yang pertama untuk pendanaan public good dan yang kedua untuk non public good.

Perry mengatakan kesepakatan burden sharing yang tertuang dalam SKB II tertanggal 7 Juli 2020 memungkinkan untuk dilanjutkan pada 2021.

“Kemarin di Banggar, kalau tahun ini tidak direalisasikan semuanya yang plafon Rp 397 triliun bisa di-carry over tahun depan. Khusus jika realisasi tahun 2020 belum semua, itu bisa dilanjutkan,” kata Perry dalam raker bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (28/9/2020).

Burden sharing adalah kondisi di mana bank sentral membiayai belanja pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli melalui private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate. Burden sharing dilakukan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan, yaitu public goods dan non public goods. Untuk pembiayaan public goods (menyangkut hajat hidup orang banyak) misalnya pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda, beban ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN. Sedangkan untuk pembiayaan non-public goods misalnya untuk UMKM dan korporasi non- UMKM.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Pada SKB II, kebutuhan pendanaan untuk sektor public good sebesar Rp 397 triliun dan untuk non public sebesar Rp 177 triliun. Dalam kesepakatan ini, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement (PP).

Perry melaporkan, dari total kebutuhan burden sharing yang sudah terealisasi sebesar Rp 183 triliun. Menurut dia butuh waktu untuk memenuhi total pendanaan pada skema berbagi beban ini.

“Perlu waktu untuk realisasi anggaran dan kami bagaimana menggenjot lebih banyak realisasi anggaran jadi yang Rp 397 triliun insyaallah bisa terus dilakukan,” jelasnya.

Sementara realisasi burden sharing yang non public good, Perry mengatakan baru mencapai Rp 44 triliun.