Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi – Berikut ini merupakan artikel tentang bocoran formasi dewan kebijakan ekonomi makro dari pengawas bank indonesia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) masih berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pembahasannya masih berupa usulan awal.

Materi pembahasan masih bisa berubah. Beberapa pasal dalam UU sebelumnya ada yang diubah, dihapus dan ditambahkan.

Dalam dokumen bahan rapat terbaru yang diterima detikcom, ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk formasi lengkap Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, langsung klik halaman selanjutnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Adapun Menteri Keuangan akan memimpin dewan ini alias didapuk sebagai ketua.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari 5 orang berikut daftarnya:

– Menteri Keuangan sebagai ketua
– Satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional
– Gubernur Bank Indonesia
– Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
– Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona –  Berikut ini merupakan artikel tentang Bank Indonesia yang berbagi beban dampak corona yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan skema burden sharing atau berbagi beban pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani dampak pandemi Corona berlanjut hingga 2022. Skema yang berlanjut ini hanya berlaku terhadap peran BI sebagai pembeli siaga (standby buyer) di pasar perdana.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, skema burden sharing yang dilakukan ada dua kategori. Pertama, penanganan Corona yang bersifat public goods yakni bidang kesehatan, bantuan sosial, dan belanja pemulihan daerah dan sektoral.

“Kategori belanja burden sharing jenis pertama telah disepakati yakni melalui penerbitan SBN yang tidak melalui lelang atau tidak melalui mekanisme pasar langsung dibeli oleh BI melalui private placement,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (4/9/2020).

Sri Mulyani menegaskan, untuk burden sharing kategori pertama hanya berlaku hingga akhir 2020.

“Jenis pertama burden sharing hanya dilakukan untuk tahun 2020, satu kali saja atau one of burden sharing mekanisme,” ujarnya.

Sementara kategori yang kedua, dikatakan Sri Mulyani berlaku hingga tahun 2022. Di mana BI tetap menjadi pembeli siaga dari SBN di pasar perdana.

“Kami dengan BI tetap memegang kesepakatan itu, namun ada burden sharing jenis kedua BI berfungsi sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN di pasar perdana. Hal ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 2/2020 yang akan terus di laksanakan sampai di 2022,” ungkapnya.

Rencana Bank Indonesia (BI) memperkuat kewenangan memberikan pembiayaan atau bailout kepada perbankan yang keuangannya terdampak Corona semakin jelas. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan aturan yang mengatur hal tersebut sudah masuk tahap finalisasi.

Kewenangan BI bisa memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/6/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah.

Perry mengatakan, tahap finalisasi yang dilakukan sudah sampai tahap ketiga.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

“Kami laporkan bagaimana kami tindak lanjuti kewenangan dalam UU No 2 tahun 2020 kewenangan BI sudah kami tindak lanjut berkaitan dengan PLJP dan kami lakukan dan tengah dalam pembahasan di KSSK, dimana kami dalam proses finalisasi revisi ketiga,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam raker dengan Komisi XI DPR secara virtual, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Perry menjelaskan, beleid yang sedang difinalisasi ini juga akan menyempurnakan aturan-aturan yang mengatur kewenangan BI dalam memberikan PLJP. Seperti dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dimana bank sentral memiliki kewenangan memberikan PLJP kepada bank dengan mempertimbangkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut Perry mengungkapkan, ada beberapa aspek yang disempurnakan. Salah satunya percepatan pemberian PLJP ke perbankan.

“Kami lakukan penyempurnaan terkait tiga aspek, bunga LPS, kedua proses PLJP lebih cepat yaitu verifikasi agunan kredit perbankan menggunakan pihak ketiga. Ketiga, penguatan forum koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial, ini difokuskan untuk memprioritaskan bagaimana PLJP dan PLJPS,” ungkapnya.

“Kalau ada bank-bank yang solven perlu disiapkan agunan kreditnya, kalau mengajukan agunan kreditnya sudah siap dengan verifikasi dan valuasi,” tambahnya.

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah –  Berikut ini merupakan artikel tentang bank indonesia yang kembali membantu pemerintah di tahu 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut pelaksanaan burden sharing atau berbagi beban antara BI dengan pemerintah ada potensi dilanjutkan ke tahun 2021. Khususnya burden sharing yang disepakati pada surat keputusan bersama (SKB) II.

Skema burden sharing ini dilakukan dengan dua skema, yang pertama untuk pendanaan public good dan yang kedua untuk non public good.

Perry mengatakan kesepakatan burden sharing yang tertuang dalam SKB II tertanggal 7 Juli 2020 memungkinkan untuk dilanjutkan pada 2021.

“Kemarin di Banggar, kalau tahun ini tidak direalisasikan semuanya yang plafon Rp 397 triliun bisa di-carry over tahun depan. Khusus jika realisasi tahun 2020 belum semua, itu bisa dilanjutkan,” kata Perry dalam raker bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (28/9/2020).

Burden sharing adalah kondisi di mana bank sentral membiayai belanja pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli melalui private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate. Burden sharing dilakukan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan, yaitu public goods dan non public goods. Untuk pembiayaan public goods (menyangkut hajat hidup orang banyak) misalnya pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda, beban ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN. Sedangkan untuk pembiayaan non-public goods misalnya untuk UMKM dan korporasi non- UMKM.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Pada SKB II, kebutuhan pendanaan untuk sektor public good sebesar Rp 397 triliun dan untuk non public sebesar Rp 177 triliun. Dalam kesepakatan ini, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement (PP).

Perry melaporkan, dari total kebutuhan burden sharing yang sudah terealisasi sebesar Rp 183 triliun. Menurut dia butuh waktu untuk memenuhi total pendanaan pada skema berbagi beban ini.

“Perlu waktu untuk realisasi anggaran dan kami bagaimana menggenjot lebih banyak realisasi anggaran jadi yang Rp 397 triliun insyaallah bisa terus dilakukan,” jelasnya.

Sementara realisasi burden sharing yang non public good, Perry mengatakan baru mencapai Rp 44 triliun.

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional – Berikut ini merupakan artikel tentang keberhasilan aset bank syariah yang telah lampaui konvensional  yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menuturkan aset perbankan syariah tumbuh 9,22 persen lebih tinggi dari perbankan konvensional sebesar 4,98 persen.

Angka ini berdasarkan data OJK bulan Juni 2020. Dengan postur aset tersebut, kata Firman, perbankan syariah saat ini memiliki market share 6,3 persen dari industri perbankan konvensional.

“Dengan data tersebut terlihat bahwa perbankan syariah saat ini masih menunjukkan perkembangan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional di tengah pandemik COVID-19,” kata Firman dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/9/2020).

1. Prinsip bagi hasil jadi keunggulan perbankan syariah

Menurut Firman, salah satu keunggulan perbankan syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Dengan demikian, terjadi keseimbangan di mana pendapatan yang diterima dibagi kepada nasabah penyimpan dana sesuai nisbah di awal.

“Itu menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan tuntunan Allah yang diperuntukkan bagi kebaikan manusia jika dijalankan sesuai tuntunan syariah,” ujarnya.

2. Peningkatan kualitas bisnis jadi tantangan perbankan syariah di tengah pandemik
Firman mengatakan, salah satu tantangan perbankan syariah adalah meningkatkan kualitas bisnis. Selain itu, meningkatkan non performing financing dan menjaga kecukupan likuiditas.

“Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi untuk mencari peluang-peluang baru, salah satunya pada ekonomi sistem halal atau ekosistem industri halal, kata Firman.

Baca Juga: Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

3. Pandemik COVID-19 berdampak di semua sektor

Firman mengatakan, pandemik tidak hanya berdampak pada aspek sosial, melainkan juga ekonomi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang minus 5,3 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada periode tahun lalu sebesar 5,05 persen.

“Sekarang masih dalam masa pandemik yang belum kita ketahui sampai kapan. Kondisi tersebut terjadi di hampir semua sektor, termasuk perbankan syariah,” katanya.

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020 – Berikut ini merupakan artikel tentang prediksi bank dunia atas perekonomian indonesia di tahun 2020.

Jakarta, IDN Times – Bank Dunia merilis Laporan Ekonomi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober, From Containment to Recovery, Selasa (29/9/2020). Bank Dunia menyebut bahwa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh minus 1,6 persen (baseline) pada tahun 2020, namun dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus hingga 2 persen.

Selain itu, pada tahun 2021, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,4 persen (baseline). Namun dalam skenario terburuk, pertumbuhannya hanya mencapai 3 persen.

1. COVID-19 memicu tiga guncangan dan munculnya kelompok miskin baru

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut COVID-19 telah mengakibatkan tiga guncangan atau triple bagi Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang sedang berkembang.

Menurutnya, guncangan yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya menekan masyarakat tetap di dalam kemiskinan, tapi juga memunculkan suatu golongan masyarakat miskin baru.

“Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di kawasan ini diprediksi mengalami penambahan sebanyak 38 juta orang pada tahun 2020 – termasuk 33 juta orang yang seharusnya sudah dapat lepas dari kemiskinan, dan 5 juta lainnya terdorong kembali ke dalam kemiskinan,” tulis laporan tersebut.

2. COVID-19 akan memberi dampak buruk yang panjang untuk ekonomi
Laporan tersebut menyebutkan, COVID-19 akan memberi dampak berkepanjangan pada angka pertumbuhan inklusif untuk jangka yang lebih panjang dengan mencederai investasi, modal manusia, dan produktivitas.

Kondisi utang negara dan swasta akan semakin memburuk, seiring dengan memburuknya neraca perbankan dan meningkatnya ketidakpastian, investasi terhambat dan menjadi
risiko bagi stabilitas perekonomian.

“Masyarakat yang sakit, tidak punya pekerjaan, dan ditutupnya sekolah-sekolah dapat mengakibatkan terkikisnya modal manusia dan hilangnya pendapatan yang berlangsung sepanjang hidup,” tulis laporan itu.

Baca Juga: Rupiah Menguat, Bank Tidak Lagi Menjual Dolar dengan Harga Tinggi

3. Pemerintah memproyeksikan hingga akhir tahun ekonomi bisa minus 1,7 hingga minus 0,6 persen

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ekonomi Indonesia bakal kembali negatif di kuartal III 2020. Bahkan, kontraksi ekonomi dalam negeri diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Jika ramalan Sri Mulyani benar artinya Indonesia bakal resesi.

Sri Mulyani memperkirakan ekonomi di kuartal III minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen, sementara pada kuartal II Indonesia sudah minus 5,32 persen. Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah – Berikut ini merupakan artikel tentang BAnk Interim  yang sudah diakui dan akan merger dengan BCA Syariah.

PT Bank Central Asia (BCA) telah merampungkan akuisisi PT Bank Interim Indonesia, yang sebelumnya bernama PT Bank Rabobank International Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, pengalihan saham Bank Interim dilakukan pada 25 September 2020 setelah persetujuan penyertaan modal, akuisisi serta kemampuan dan kepatutan (fit and proper) diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

1. Total nilai akuisisi Rp 643,65 miliar

Dengan demikian, BCA resmi memiliki 99,999973 persen saham Bank Interim. Sementara, PT BCA Finance–anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh BCA– memiliki 0,000027 persen saham Bank Interim. Total nilai akuisisi adalah Rp 643,65 miliar.

Hadir dalam acara penandatanganan pengalihan saham tersebut Direktur BCA Henry Koenaifi, Direktur BCA Vera Eve Lim, dan perwakilan CRUA Maximiliaan Blom di Jakarta.

2. Bank Interim bakal merger dengan BCA Syariah

Dengan adanya aksi korporasi ini, BCA mendukung program konsolidasi sektor perbankan Indonesia. Selain itu, BCA akan memperkuat posisi keuangan anak usaha BCA, yaitu PT Bank BCA Syariah melalui rencana penggabungan (merger) antara Bank Interim dengan BCA Syariah. Pascapenggabungan, BCA Syariah akan menjadi perusahaan penerima penggabungan (surviving entity).

Baca Juga: Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

3. BCA juga mengakuisisi Bank Royal

Sebelumnya, BCA juga telah mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia pada 2019 lalu. PT Bank Royal Indonesia berubah nama menjadi Bank Digital BCA.

Penandatanganan perjanjian Akta Jual Beli saham dilakukan setelah BCA mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, BCA resmi memiliki 99,99 persen saham Bank Royal dan PT BCA Finance 0,01 persen dari total saham Bank Royal.

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank – Berikut ini merupakan artikel tentang syarat pengunduran pembayaran cicilan kepada bank yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan sebanyak sembilan bank akan memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus corona jenis baru, COVID-19. Ini merupakan respons perbankan terhadap permintaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Dengan dikeluarkannya pengumuman itu, Juru bicara OJK Sekar Putri Djarot meminta masyarakat tidak mempercayai berita hoaks terkait bank atau perusahaan yang akan memberikan keringanan.

“Jangan percaya info atau pengumuman hoaks yang beredar. Hubungi call center bank atau perusahaan pembiayaan Anda,” katanya melalui keterangannya, Senin (30/3).

Bank apa saja yang memberikan keringanan dan apa syarat debitur yang memperoleh keringanan dari bank-bank tersebut? Yuk, simak rangkumannya.

1. Bank Mandiri
Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak virus corona berupa penundaan pembayaran kewajiban. Nantinya bentuk relaksasi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis atau usaha debitur.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Adapun debitur yang dituju merupakan pelaku usaha UMKM.

2. Bank BRI
Sama halnya dengan Mandiri, PT Bank Rakyat Tbk atau BRI menawarkan keringanan kepada debitur dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban.

Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan nasabah debitur.

3. Bank BNI

Sebelumnya PT Bank Negara Indonesia Tbk juga atau BNI sudah melaporkan siap membantu merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 atau virus corona.

“BNI sudah menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi sesuai kondisi dan kemampuan Nasabah Mitra Usaha BNI, sehingga dapat melewati krisis ini secara Bersama-sama,” kata Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati Minggu (29/3).

Kebijakan ini didasari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus Dampak COVID-19.

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Baca Juga: Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Dalam POJK tersebut, debitur yang dimaksud yakni yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kemudian terdapat beberapa skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dapat dilakukan sebagaimana diatur POJK dalam penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara, perpanjangan jangka waktu kredit, perpanjangan masa tenggang, keringanan tarif bunga pinjaman dan atau provisi, serta penurunan suku bunga.

“Dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya nanti akan dilakukan asessment terhadap profil, kapasitas, dan ketepatan membayar debiturnya, juga verifikasi bahwa debitur memang terdampak COVID-19 atau memiliki track record yang baik,” ujar Tambok.
4. Panin Bank

PT Panin Bank akan mempertimbangkan memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak virus corona dalam bentuk restrukturisasi kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sesuai dengan analisa perseroan.

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin – Berikut ini merupakan artikel tentang presiden bank dunia, david malpass yang meminta investor dan pemeri pinjaman memberikan keringanan utang kepada negara miskin.

Sebab, negara miskin merupakan pihak yang sangat merugi di ujung jurang resesi imbas pandemik COVID-19.

“Beberapa negara tidak dapat membayar kembali hutang yang mereka tanggung. Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat hutang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang,” kata Malpass pada Minggu (4/10/2020) sebagaimana dikutip dari Handelsblatt.

1. Kejadian serupa pernah terjadi pada 1990

Malpass memaparkan, keringanan pembayaran utang pernah dilakukan saat krisis keuangan di Amerika Latin pada dekade 1990-an. “Penting bahwa jumlah utang dikurangi dengan restrukturisasi,” tambah Malpass.

Sebagai informasi, negara-negara kaya bulan lalu mendukung ide perpanjangan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) G20 untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin bertahan di masa pandemik. Kebijakan itu akan mengakomodir 43 dari 73 negara potensial yang diberi pengguhan utang hingga 5 miliar dolar AS (Rp74 triliun).

2. Para investor dan pemberi utang belum banyak terlibat
Bank Dunia memprediksi, pandemik menyebabkan 100 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem. Malpass menyerukan agar sektor swasta turut serta untuk menekan angka itu.

“Para investor ini tidak melakukan cukup banyak hal (untuk pengurangan kemiskinan) dan saya kecewa dengan mereka. Beberapa pemberi pinjaman besar juga tidak cukup terlibat. Oleh karena itu, dampak dari langkah-langkah bantuan kurang dari yang seharusnya,” tutur dia.

Baca Juga: Pembobol Rekening Bank ditangkap

3. Semua negara kesulitan membayar utang
Malpass memperingatkan bahwa pandemik dapat memicu krisis utang lain karena beberapa negara berkembang telah memasuki spiral pertumbuhan yang lebih lemah dan masalah keuangan.

“Defisit anggaran yang sangat besar dan pembayaran utang membebani negara-negara ini. Apalagi, bank-bank di sana kesulitan karena kredit macet,” tutup Malpass.

Pandemik COVID-19 masih terus berlangsung sejak diumumkan WHO pada Maret tahun ini. Dilansir dari World O Meter, tercatat lebih dari 35 juta orang di seluruh negara terpapar corona, satu juta di antaranya meninggal dunia.

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten – Berikut ini merupakan artikel tentang OJK yang berencana akan memproses permohonan merger bank banten dan bank BJB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memproses permohonan rencana penggabungan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Rencana tersebut telah dituangkan dalam letter of intent (LOI) yang ditandatangani hari ini Kamis, 23 April 2020 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank BJB.

“Hal-hal teknis yang berkaitan dengan Letter of Intent akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama kedua belah pihak,” kata Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo melalui keterangannya, Kamis (23/4).
1. Akan melakukan kerja sama bisnis

Dalam kerangka LOI tersebut, Bank Banten dan Bank BJB akan melaksanakan kerja sama bisnis. Bank BJB juga akan membantu kebutuhan likuiditas Bank Banten antara lain dengan menempatkan dana line money market dan pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu, secara bertahap.

2. Bank BJB akan melakukan due diligence
Sementara itu, dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha, Bank BJB akan melakukan due diligence.

Kemudian OJK akan meminta Bank BJB dan Bank Banten segera melaksanakan tahap-tahap penggabungan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

3. Selama masa proses dipastikan keduanya akan tetap beroperasi normal
Berkaitan dengan hal tersebut, OJK menegaskan selama proses penggabungan usaha, maka Bank Banten dan Bank BJB tetap beroperasi secara normal melayani kebutuhan yang wajar dari nasabah dan layanan keuangan masyarakat.

“OJK mendukung dan menyambut baik rencana penggabungan usaha kedua Bank ini sebagai upaya penguatan perbankan nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” tutupnya.

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah – Berikut ini merupakan artikel tentang sistem bank tanah RUU membuka peluang hunian murah di daerah tengah kota.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menilai aturan terkait bank tanah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menguntungkan masyarakat miskin. Sebab, mereka berpeluang memiliki hunian di tengah kota.

“Kita kumpulkan bank tanah, lalu kita redistribusi dengan pengaturan rumah rakyat di perkotaan, harga yang sangat murah bahkan gratis,” kata Sofyan dalam konferensi pers UU Cipta Kerja di YouTube PerekonomianRI, Rabu (7/10/2020).

1. Tanah-tanah telantar akan didistribusikan untuk rakyat

Menurut Sofyan, bank tanah bertujuan mengelola tanah-tanah telantar. Sofyan mengatakan undang-undang mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30 persen untuk reforma agraria.

“Kalau tanah-tanah pertanian, tanah HGU yang telantar, yang habis tidak diperpanjang itu 100 persen akan kita redistribusikan ke masyarakat,” jelasnya.

2. Sofyan mencontohkan Singapura yang berhasil menerapkan bank tanah

Sofyan lantas mencontohkan keberhasilan Singapura dalam mengelola bank tanah. Dulu, tanah milik negara hanya 20-30 persen. Sejak menerapkan konsep bank tanah, jumlah tanah yang dikelola Singapura bertambah setiap tahun.

“Sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan didistribusikan kembali kepada masyarakat,” kata Sofyan.

Agar tak ada penyalahgunaan wewenang, kata Sofyan, ke depan akan dibentuk komite bank tanah. Sebanyak tiga menteri akan ditunjuk untuk menetapkan peraturan. Selain itu, akan dibentuk pula dewan pengawas yang terdiri dari dua komponen, yaitu pemerintah dan kelompok profesional.

Baca Juga: Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

3. UU Ciptaker menimbulkan polemik di tengah masyarakat

Aturan mengenai bank tanah diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja pada Bagian Keempat tentang Pertanahan. Pada Pasal 125 disebutkan:
(1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah.
(2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
(3) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
(4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Selanjutnya pada Pasal 126: (1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. kepentingan pembangunan nasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.
(2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Pada Pasal 127 disebutkan, “Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non profit.”

Pada Pasal 128, disebutkan, sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Pendapatan sendiri;
c. Penyertaan modal negara; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu pada Pasal 129:
(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
(4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk:
a. melakukan penyusunan rencana induk;
b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/ persetujuan;
c. melakukan pengadaan tanah; dan
d. menentukan tarif pelayanan.
(5) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.