Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah – Berikut ini merupakan artikel tentang BAnk Interim  yang sudah diakui dan akan merger dengan BCA Syariah.

PT Bank Central Asia (BCA) telah merampungkan akuisisi PT Bank Interim Indonesia, yang sebelumnya bernama PT Bank Rabobank International Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, pengalihan saham Bank Interim dilakukan pada 25 September 2020 setelah persetujuan penyertaan modal, akuisisi serta kemampuan dan kepatutan (fit and proper) diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

1. Total nilai akuisisi Rp 643,65 miliar

Dengan demikian, BCA resmi memiliki 99,999973 persen saham Bank Interim. Sementara, PT BCA Finance–anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh BCA– memiliki 0,000027 persen saham Bank Interim. Total nilai akuisisi adalah Rp 643,65 miliar.

Hadir dalam acara penandatanganan pengalihan saham tersebut Direktur BCA Henry Koenaifi, Direktur BCA Vera Eve Lim, dan perwakilan CRUA Maximiliaan Blom di Jakarta.

2. Bank Interim bakal merger dengan BCA Syariah

Dengan adanya aksi korporasi ini, BCA mendukung program konsolidasi sektor perbankan Indonesia. Selain itu, BCA akan memperkuat posisi keuangan anak usaha BCA, yaitu PT Bank BCA Syariah melalui rencana penggabungan (merger) antara Bank Interim dengan BCA Syariah. Pascapenggabungan, BCA Syariah akan menjadi perusahaan penerima penggabungan (surviving entity).

Baca Juga: Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

3. BCA juga mengakuisisi Bank Royal

Sebelumnya, BCA juga telah mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia pada 2019 lalu. PT Bank Royal Indonesia berubah nama menjadi Bank Digital BCA.

Penandatanganan perjanjian Akta Jual Beli saham dilakukan setelah BCA mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, BCA resmi memiliki 99,99 persen saham Bank Royal dan PT BCA Finance 0,01 persen dari total saham Bank Royal.

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank – Berikut ini merupakan artikel tentang syarat pengunduran pembayaran cicilan kepada bank yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan sebanyak sembilan bank akan memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus corona jenis baru, COVID-19. Ini merupakan respons perbankan terhadap permintaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Dengan dikeluarkannya pengumuman itu, Juru bicara OJK Sekar Putri Djarot meminta masyarakat tidak mempercayai berita hoaks terkait bank atau perusahaan yang akan memberikan keringanan.

“Jangan percaya info atau pengumuman hoaks yang beredar. Hubungi call center bank atau perusahaan pembiayaan Anda,” katanya melalui keterangannya, Senin (30/3).

Bank apa saja yang memberikan keringanan dan apa syarat debitur yang memperoleh keringanan dari bank-bank tersebut? Yuk, simak rangkumannya.

1. Bank Mandiri
Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak virus corona berupa penundaan pembayaran kewajiban. Nantinya bentuk relaksasi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis atau usaha debitur.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Adapun debitur yang dituju merupakan pelaku usaha UMKM.

2. Bank BRI
Sama halnya dengan Mandiri, PT Bank Rakyat Tbk atau BRI menawarkan keringanan kepada debitur dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban.

Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan nasabah debitur.

3. Bank BNI

Sebelumnya PT Bank Negara Indonesia Tbk juga atau BNI sudah melaporkan siap membantu merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 atau virus corona.

“BNI sudah menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi sesuai kondisi dan kemampuan Nasabah Mitra Usaha BNI, sehingga dapat melewati krisis ini secara Bersama-sama,” kata Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati Minggu (29/3).

Kebijakan ini didasari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus Dampak COVID-19.

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Baca Juga: Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Dalam POJK tersebut, debitur yang dimaksud yakni yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kemudian terdapat beberapa skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dapat dilakukan sebagaimana diatur POJK dalam penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara, perpanjangan jangka waktu kredit, perpanjangan masa tenggang, keringanan tarif bunga pinjaman dan atau provisi, serta penurunan suku bunga.

“Dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya nanti akan dilakukan asessment terhadap profil, kapasitas, dan ketepatan membayar debiturnya, juga verifikasi bahwa debitur memang terdampak COVID-19 atau memiliki track record yang baik,” ujar Tambok.
4. Panin Bank

PT Panin Bank akan mempertimbangkan memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak virus corona dalam bentuk restrukturisasi kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sesuai dengan analisa perseroan.

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin – Berikut ini merupakan artikel tentang presiden bank dunia, david malpass yang meminta investor dan pemeri pinjaman memberikan keringanan utang kepada negara miskin.

Sebab, negara miskin merupakan pihak yang sangat merugi di ujung jurang resesi imbas pandemik COVID-19.

“Beberapa negara tidak dapat membayar kembali hutang yang mereka tanggung. Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat hutang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang,” kata Malpass pada Minggu (4/10/2020) sebagaimana dikutip dari Handelsblatt.

1. Kejadian serupa pernah terjadi pada 1990

Malpass memaparkan, keringanan pembayaran utang pernah dilakukan saat krisis keuangan di Amerika Latin pada dekade 1990-an. “Penting bahwa jumlah utang dikurangi dengan restrukturisasi,” tambah Malpass.

Sebagai informasi, negara-negara kaya bulan lalu mendukung ide perpanjangan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) G20 untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin bertahan di masa pandemik. Kebijakan itu akan mengakomodir 43 dari 73 negara potensial yang diberi pengguhan utang hingga 5 miliar dolar AS (Rp74 triliun).

2. Para investor dan pemberi utang belum banyak terlibat
Bank Dunia memprediksi, pandemik menyebabkan 100 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem. Malpass menyerukan agar sektor swasta turut serta untuk menekan angka itu.

“Para investor ini tidak melakukan cukup banyak hal (untuk pengurangan kemiskinan) dan saya kecewa dengan mereka. Beberapa pemberi pinjaman besar juga tidak cukup terlibat. Oleh karena itu, dampak dari langkah-langkah bantuan kurang dari yang seharusnya,” tutur dia.

Baca Juga: Pembobol Rekening Bank ditangkap

3. Semua negara kesulitan membayar utang
Malpass memperingatkan bahwa pandemik dapat memicu krisis utang lain karena beberapa negara berkembang telah memasuki spiral pertumbuhan yang lebih lemah dan masalah keuangan.

“Defisit anggaran yang sangat besar dan pembayaran utang membebani negara-negara ini. Apalagi, bank-bank di sana kesulitan karena kredit macet,” tutup Malpass.

Pandemik COVID-19 masih terus berlangsung sejak diumumkan WHO pada Maret tahun ini. Dilansir dari World O Meter, tercatat lebih dari 35 juta orang di seluruh negara terpapar corona, satu juta di antaranya meninggal dunia.

Pembobol Rekening Bank ditangkap

Pembobol Rekening Bank ditangkap

Pembobol Rekening Bank ditangkap – Pembobol rekening bank dan akun grab dengan kerugian senilai 21 miliar rupiah telah ditankap.

Bareskrim Mabes Polri menangkap 10 pelaku pembobolan rekening bank dan akun Grab, dengan nilai kerugian mencapai Rp21 miliar. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Argo Yuwono mengatakan, kasus ini berawal ketika ada laporan yang masuk pada Juni 2020.

Polisi akhirnya berhasil menangkap para pelaku, di daerah Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan.

“Pelaku berjumlah 10 orang diambil subuh-subuh sekitar jam 4 pagi. Pelaku tak melakukan perlawanan dan ikut,” kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/10/2020).

1. Para pelaku berhasil membobol 3.070 rekening
Argo menjelaskan, 10 pelaku ditangkap di tiga lokasi berbeda, yang masih satu wilayah di Tulung Selapan. Mereka semua menjalankan aksinya, sejak 2017.

“Pelaku sejak 2017 sampai sekarang dia sudah melakukan pengambilan akun sekitar 3.070 rekening. Dan kemudian pelaku inisialnya adalah AY, JL, GS, K, J, dan RP. Kemudian juga ada pelaku KS, JP, PA dan A,” ungkap Argo.

2. Para pelaku meretas OTP para korban
Argo menjelaskan, aksi para pelaku sudah terstruktur. Di mana ada satu orang pemimpin, ada yang mempersiapkan rekening penampung, mempersiapkan alat Informasi Teknologi (IT), serta bertugas mengirim rekening koran dan mengambil uang.
“Jadi dari sepuluh tersangka ini, kaptennya AY. Dia yang mengendalikan operasinya,” jelasnya.

Para pelaku menggunakan cara meretas one time password (OTP), untuk membobol ribuan rekening tersebut. Mereka berpura-pura sebagai pihak dari Bank, dengan modus membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi nasabah.

“Jadi dia (pelaku) telepon sama nasabah Bank, minta password-nya dengan alasan ini sedang perbaikan data identitas, perbaikan sistem dan sebagainya. Kita secara gak sadar memberi password itu. Setelah memberi password, semua bisa dibobol,” ujar Argo.

Baca Juga: OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten

3. Motif ekonomi jadi dasar pelaku membobol rekening
Jenderal bintang dua ini melanjutkan, setelah pelaku berhasil mendapatkan OTP, maka mereka bisa melihat isi saldo para korbannya. Setelah itu, uang itu ditransfer ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku.

“Uniknya rekening penampungan ini banyak. Hampir satu kampung diminta buka rekening. Dan dia ada timnya yang jalan, yang memberi iming-iming dan sebagainya kepada masyarakat sekitar agar buka rekening,” ucapnya.

Dari penangkapan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa laptop, handphone, tujuh kartu ATM, tiga buku tabungan dan uang senilai Rp9 miliar.

“Uang ini yang sudah digunakan oleh tersangka Rp8 milliar sudah ditarik, kemudian dibelikan mobil, dibagi-bagi. Jadi pembagiannya setiap dia ngambil, kaptennya 40 persen, peran-peran lain 60 persen,” katanya.

“Kemudian ya motifnya untuk ekonomi, tapi setelah dicek memang benar, dia bisa memperbaiki hidupnya ada rumah yang bagus punya mobil. Pelaku dikenakan Pasal UU ITE dan KUHP Pasal 30 ayat 1 juncto 46 ayat 1, Pasal 32 juncto Pasal 48 UU ITE dan Pasal 362 KUHP dan ancamannya 6 sampai 10 tahun penjara,” sambung Argo.

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten

OJK Proses Permohonan Merger Bank Banten – Berikut ini merupakan artikel tentang OJK yang berencana akan memproses permohonan merger bank banten dan bank BJB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera memproses permohonan rencana penggabungan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk ke dalam PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Rencana tersebut telah dituangkan dalam letter of intent (LOI) yang ditandatangani hari ini Kamis, 23 April 2020 oleh Gubernur Banten Wahidin Halim selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank Banten dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir Bank BJB.

“Hal-hal teknis yang berkaitan dengan Letter of Intent akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama kedua belah pihak,” kata Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK Anto Prabowo melalui keterangannya, Kamis (23/4).
1. Akan melakukan kerja sama bisnis

Dalam kerangka LOI tersebut, Bank Banten dan Bank BJB akan melaksanakan kerja sama bisnis. Bank BJB juga akan membantu kebutuhan likuiditas Bank Banten antara lain dengan menempatkan dana line money market dan pembelian aset yang memenuhi persyaratan tertentu, secara bertahap.

2. Bank BJB akan melakukan due diligence
Sementara itu, dalam proses pelaksanaan penggabungan usaha, Bank BJB akan melakukan due diligence.

Kemudian OJK akan meminta Bank BJB dan Bank Banten segera melaksanakan tahap-tahap penggabungan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

3. Selama masa proses dipastikan keduanya akan tetap beroperasi normal
Berkaitan dengan hal tersebut, OJK menegaskan selama proses penggabungan usaha, maka Bank Banten dan Bank BJB tetap beroperasi secara normal melayani kebutuhan yang wajar dari nasabah dan layanan keuangan masyarakat.

“OJK mendukung dan menyambut baik rencana penggabungan usaha kedua Bank ini sebagai upaya penguatan perbankan nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan,” tutupnya.

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah

Sistem Bank Tanah RUU Buka Peluang Hunian Murah – Berikut ini merupakan artikel tentang sistem bank tanah RUU membuka peluang hunian murah di daerah tengah kota.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menilai aturan terkait bank tanah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) menguntungkan masyarakat miskin. Sebab, mereka berpeluang memiliki hunian di tengah kota.

“Kita kumpulkan bank tanah, lalu kita redistribusi dengan pengaturan rumah rakyat di perkotaan, harga yang sangat murah bahkan gratis,” kata Sofyan dalam konferensi pers UU Cipta Kerja di YouTube PerekonomianRI, Rabu (7/10/2020).

1. Tanah-tanah telantar akan didistribusikan untuk rakyat

Menurut Sofyan, bank tanah bertujuan mengelola tanah-tanah telantar. Sofyan mengatakan undang-undang mewajibkan setiap bidang tanah yang dimiliki oleh bank tanah paling sedikit 30 persen untuk reforma agraria.

“Kalau tanah-tanah pertanian, tanah HGU yang telantar, yang habis tidak diperpanjang itu 100 persen akan kita redistribusikan ke masyarakat,” jelasnya.

2. Sofyan mencontohkan Singapura yang berhasil menerapkan bank tanah

Sofyan lantas mencontohkan keberhasilan Singapura dalam mengelola bank tanah. Dulu, tanah milik negara hanya 20-30 persen. Sejak menerapkan konsep bank tanah, jumlah tanah yang dikelola Singapura bertambah setiap tahun.

“Sehingga tanah-tanah yang tidak optimum, yang tak bertuan itu ditampung oleh negara untuk diatur dan didistribusikan kembali kepada masyarakat,” kata Sofyan.

Agar tak ada penyalahgunaan wewenang, kata Sofyan, ke depan akan dibentuk komite bank tanah. Sebanyak tiga menteri akan ditunjuk untuk menetapkan peraturan. Selain itu, akan dibentuk pula dewan pengawas yang terdiri dari dua komponen, yaitu pemerintah dan kelompok profesional.

Baca Juga: Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

3. UU Ciptaker menimbulkan polemik di tengah masyarakat

Aturan mengenai bank tanah diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja pada Bagian Keempat tentang Pertanahan. Pada Pasal 125 disebutkan:
(1) Pemerintah Pusat membentuk badan bank tanah.
(2) Badan bank tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.
(3) Kekayaan badan bank tanah merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
(4) Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Selanjutnya pada Pasal 126: (1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:
a. kepentingan umum;
b. kepentingan sosial;
c. kepentingan pembangunan nasional;
d. pemerataan ekonomi;
e. konsolidasi lahan; dan
f. reforma agraria.
(2) Ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah.

Pada Pasal 127 disebutkan, “Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan non profit.”

Pada Pasal 128, disebutkan, sumber kekayaan badan bank tanah dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Pendapatan sendiri;
c. Penyertaan modal negara; dan
d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu pada Pasal 129:
(1) Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan hak pengelolaan.
(2) Hak atas tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.
(4) Dalam rangka mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah diberikan kewenangan untuk:
a. melakukan penyusunan rencana induk;
b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/ persetujuan;
c. melakukan pengadaan tanah; dan
d. menentukan tarif pelayanan.
(5) Penggunaan dan/atau pemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank

Revisi RUU OJK Gagal Melakukan Fungsi Penawaran Bank  – Kali ini daftarbankindonesia akan menyajikan artikel tentang revisi RUU Bank Indonesa : OJK gagal melakukan fungsi penawaran bank.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, keberadaan Pasal 34 ayat 1 dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) bukan berarti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gagal melakukan fungsi pengawasan.

1. Baleg membuka peluang merevisi pasal kontroversi RUU BI
endrawan mengatakan, Baleg yang kini tengah menyusun RUU BI itu membuka peluang membahas dan merevisi kembali pasal-pasal yang menuai kontroversi. Sebab RUU BI ini masih dalam tahap awal pembahasan untuk menyerap aspirasi masyarakat termasuk ahli.

“Kita lihat nanti, pembahasan masih panjang, ini baru pemanasan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

RUU BI yang menjadi kontroversi di antaranya akan menghapuskan pasal 9 UU 23/1999. Isinya yaitu pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan atas tugas BI. Artinya, kebebasan BI dalam menetapkan kebijakan bakal hilang.

Belum lagi soal penghapusan pasal 9 yang digantikan oleh pasal 9a, 9B, dan 9C. Isinya adalah kehadiran dewan moneter yang bisa ikut campur dalam kebijakan.

Terakhir, pada pasal 34 berubah menjadi tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan ke BI.

2. OJK sebut pengalihan pengawasan sebagai domain politik
Sementara itu, Staf Ahli OJK Ryan Kiryanto mengatakan, pihaknya masih tetap solid dalam memastikan pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan tetap kuat. Menurut dia, penyusunan regulasi tersebut merupakan domain politik.

“Terkait dengan Perppu apakah BI, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), kami memandang itu domain politik, jadi kita gak masuk ranah sana. Kita masuk ke zona pengawasan integrasi,” kata Ryan.

Baca Juga: BRI Kembali Menjadi Bank Paling Bernilai

3. OJK saat ini fokus pada pemulihan ekonomi nasional
Ryan mengklaim, saat ini OJK fokus pada tugas dan fungsi pokok pengawasan, dan turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN), salah satunya dengan cara merilis Peraturan OJK Nomor 11, Peraturan OJK Nomor 14, dan kebijakan lainnya.

Menurut dia, peraturan ini berdampak baik bagi masyarakat dan pelaku usaha yang saat ini berjuang untuk bertahan hidup di tengah pandemik COVID-19.

“Ternyata bisa dinikmati nyata oleh perbankan dan pelaku usaha sektor riil, karena mereka mendapat keringanan. Ini merupakan wujud nyata OJK baik dalam pengawasan terintegrasi maupun menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat,” ujarnya.

BRI Kembali Menjadi Bank Paling Bernilai

BRI Kembali Menjadi Bank Paling Bernilai

BRI Kembali Menjadi Bank Paling Bernilai – Kali ini daftarbankindoneia akan menyajikan berita tentang kembalinya bank BRI menjadi bank dengan Merek paling bernilai.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali tercatat menjadi bank dengan merek paling bernilai di Indonesia pada riset yang diterbitkan oleh Brand Finance: Banking 500 2020. Dalam riset tersebut, valuasi merek Bank BRI ditaksir mencapai 3,5 miliar dollar atau senilai Rp52,4 triliun.

1. Posisi Bank BRI ada di peringkat teratas merek bank paling bernilai di Indonesia
Bank BRI Kembali Tercatat Jadi Merek Bank Paling Bernilai di IndonesiaIDN Times/Bank BRI

Bank BRI menduduki peringkat ke 81 dari 500 bank terbaik di dunia dan menjadi peringkat teratas merek bank paling bernilai di Indonesia. Valuasi merek BRI pun meningkat dibandingkan tahun 2019, di mana pada tahun lalu nilai merek BRI menurut versi Brand Finance tercatat sebesar 3,2 miliar dollar.

2. Valuasi Bank BRI berbanding terbalik dengan kondisi total valuasi merek 500 bank di dunia
Corporate Secretary Bank BRI, Amam Sukriyanto, menyatakan bahwa perseroan bangga dan bersyukur atas pencapaian tersebut. Peningkatan ini merupakan cerminan kinerja perseroan yang tetap tumbuh berkelanjutan di tengah kondisi yang penuh tantangan.

“Alhamdulillah nilai brand BRI masih dapat tumbuh, berbanding terbalik dengan kondisi total valuasi merek dari 500 bank di dunia, di mana secara total nilainya turun dari semula 1,36 triliun dollar di 2019 menjadi 1,33 triliun dollar pada tahun ini,” imbuh Amam.

Baca Juga: Perubahan Nama Bank Royal Menjadi Bank Digital BCA

3. Metodologi tahapan yang digunakan Brand Finance menyusun valuasi merek
Tahapan tersebut yakni dengan menggabungkan hasil penilaian Brand Strengh Index (BSI), Brand Royalty Rate, serta kinerja Bank BRI secara keseluruhan.

Brand Finance sendiri merupakan konsultan valuasi merek terkemuka di dunia yang telah menerapkan standar ISO 16088 dan ISO 20671 serta tergabung dalam Marketing Accountability Standards Board.

Perubahan Nama Bank Royal Menjadi Bank Digital BCA

Perubahan Nama Bank Royal Menjadi Bank Digital BCA

Perubahan Nama Bank Royal Menjadi Bank Digital BCA – Kali ini daftarbankindonesia akan menyajikan artikel tentang perubahan nama bank royal menjadi bank digital bca. Berikut ini merupakan artikel tentang perubahan nama bank royall menjadi bank digital bca.

Untuk Bank Royal, ada nama baru, dan sudah dapat persetujuan, nama barunya Bank Digital BCA,” kata Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim dalam video conference, Rabu (27/5).

1. Soft opening akan dilakukan pada semester II 2020

Vera mengatakan soft opening rencananya bakal dilakukan di semester II 2020. Ia berharap tidak ada kendala berarti sampai pembukaan nanti dilakukan.

“Soft opening [akan dilakukan] tahun ini di semester kedua, biasanya juga lebih percobaan internal untuk beberapa aplikasi yang kita siapkan saat ini. Kita tunggu tanggal mainnya,” kata Vera.

2. BCA resmi akuisisi Bank Royal

Diberitakan sebelumnya, BCA resmi merampungkan akuisisi PT Bank Royal Indonesia (Bank Royal). Penandatanganan perjanjian Akta Jual Beli saham dilakukan setelah BCA mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, BCA resmi memiliki 99,99 persen saham Bank Royal dan PT BCA Finance 0,01 persen dari total saham Bank Royal.

“Keputusan mengakuisisi Bank Royal merupakan langkah strategis BCA dalam rangka melengkapi layanan perbankan BCA demi menjangkau kebutuhan nasabah di tanah air. Dalam jangka panjang, akuisisi ini juga diharapkan dapat memberikan added value yang berkesinambungan bagi semua stakeholders,” kata Direktur BCA Subur Tan.

Baca Juga: Daftar Pimpinan Bank dengan Aset Terbanyak

3. Bank Royal bakal menggarap segmen usaha mikro

Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan Bank Royal bakal fokus menggarap segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mendukung rencana tersebut, BCA akan menyuntikkan modal kepada Bank Royal. Besar suntikan dananya sebesar Rp1 triliun. Dengan suntikan modal ini Bank Royal akan menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II. Suntikan modal ini di luar nilai akuisisi Rp988 miliar.

 

Artikel diatas merpakan artikel yang berisi tentang perubahan nama bank royal menjadi bank digital bca.

Daftar Pimpinan Bank dengan Aset Terbanyak

Daftar Pimpinan Bank dengan Aset Terbanyak

Daftar Pimpinan Bank dengan Aset Terbanyak – Kali ini daftarbankindonesia memberikan artikel tentang daftar pimpinan bank dengan aset kekayan  terbanyak yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

1. Sunarso – PT Bank Rakyat Indonesia Tbk

Pria kelahiran 7 November 1963 ini adalah alumnus Institut Pertanian Bogor pada 1988. Sunarso lantas meraih gelar Master of Business Administration dari Universitas Indonesia pada 2002. Sejak 2 September 2019, Sunarso dipilih melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menahkodai BRI. Sunarso tercatat mengawali karir sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara. Dia lalu bertolak lebih dalam menjadi banker di Bank Mandiri pada 1999.

Sunarso juga memperluas wawasannya dengan mengikuti berbagai program pelatihan di Melbourne University, Northwestern University, University of Chicago, London Business School, dan University of New South Wales. Per September 2019, BRI pun mencatatkan aset Rp1.305,60 triliun.

2. Royke Tumilaar – PT. Bank Mandiri Tbk

Royke saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Perusahaan dengan kode saham BMRI ini adalah ekonom yang menyabet gelar Master of Business Finance dari University of Technology Sydney. Alumnus Universitas Trisakti tahun 1987 ini mengawali karir sebagai analis kredit di Bank Dagang Negara. Setelah krisis moneter pada tahun 1998, Royke bergabung dengan Bank Mandiri yang merupakan gabungan bank-bank yang dilebur pasca krisis seperti Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Saat ini, aset BMRI tercatat sebesar Rp1.275,70 triliun per September 2019 lalu.

2. Jahja Setiaatmadja – PT Bank Central Asia Tbk

Nakhoda dari perusahaan berkode saham BBCA ini pernah bekerja di PT. Kalbe Farma dan Indomobil. Alumnus Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia ini, lantas memulai karir pertama di Pricewaterhouse sebagai junior accountant pada 1979. Dari pekerjaannya tersebut, ia digaji Rp 60 ribu setiap bulannya.

Pria kelahiran 14 September 1955 ini lantas pindah ke BCA pada 1990, dengan risiko turun jabatan sebagai Wakil Divisi Keuangan BCA dari yang sebelumnya direktur keuangan di Indomobil. Jahja lantas dipromosikan menjadi Kepala Divisi Treasury pada 1996. Saat krisis 1998 dan BCA sedang terpuruk, Jahja dipercaya menjabat Direktur sampai 1999 saat BCA berada di bawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Posisi sebagai direktur terus diembannya hingga ia dipercaya menjadi Wakil Presiden Direktur BCA, lalu Presiden Direktur BCA sejak 2011. Sampai September 2019, BBCA mencatatkan total aset Rp893,5 triliun.

4. Achmad Baiquni – PT. Bank Negara Indonesia Tbk

Nahkoda yang satu ini tercatat menjadi pemimpin di perusahaan berkode saham BBNI sejak 2015. Alumnus Universitas Padjajaran lantas melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Business Management dari Asian Institute of Management di Filipina. Sampai dengan September 2019, BNI mencatatkan aset perbankan sebesar Rp815,2 triliun.

Baca Juga: Rahasia Kelam Bank BUMN

5. Pahala N. Mansury – PT Bank Tabungan Negara Tbk

Pria kelahiran 8 April 1971 ini tercatat mulai memimpin BTN sejak 27 November 2019. Sebelumnya, Pahala pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero). Pahala tercatat mengawali karir sebagai konsultan manajemen di Andersen Consulting. Hingga pada 1998, Pahala bekerja paruh waktu di salah satu sekuritas di New York. Dia lantas bergabung dengan Booz Allen & Hamilton sebagai konsultan senior selama satu tahun di 1999. Hingga pada 2003, Pahala memulai kariernya di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank Mandiri menjadi salah satu pijakan penting karier Pahala sebab dari sini kariernya terus meningkat. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan MBA Finance dari Stern School of Business, New York University, Amerika Serikat (AS) ini lantas mencapai posisi direktur di Bank Mandiri pada 2010, sempat menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia sampai berpijak di BTN. Per September 2019, BTN mencatatkan aset Rp316,7 triliun.