Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang kelonggaran perpanjangan kebijakan GWM sampai dengan 31 juni 2021.

Bank Indonesia (BI) melakukan perpanjangan untuk insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps hingga 31 Juni 2021. Padahal sebelumnya perpanjangan ini hanya sampai 31 Desember 2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan perpanjangan ini berlaku untuk perbankan yang menyalurkan kredit usaha mikro kecil (UMKM) dan ekspor impor hingga kredit non UMKM sektor prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Langkah-langkah kebijakan lanjutan tersebut dilaksanakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia,” ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/9/2020).

Dia mengungkapkan per 15 September 2020 BI juga telah melakukan penambahan likuiditas sekitar Rp662,1 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp491,3 triliun.

“Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian,” tambah Perry.

Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 29,22% pada Agustus 2020 dan rendahnya suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,31% pada Agustus 2020.

Baca Juga :Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Agustus 2020 dari 5,63% dan 9,47% pada Juli 2020 menjadi 5,49% dan 9,44%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun pada Agustus-September 2020 meningkat dari 6,83% pada Juli 2020 menjadi 6,87% pada Agustus 2020 dan 6,92% per 15 September 2020 sejalan proses penyesuaian pelaku asing di pasar keuangan domestik.

Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Agustus 2020 meningkat menjadi 19,3% (yoy) dan 13,3% (yoy) terutama didorong dampak ekspansi operasi keuangan pemerintah.

Selanjutnya Perry menyebut ekspansi moneter BI yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi РBerikut ini merupakan artikel tentang bocoran formasi dewan kebijakan ekonomi makro dari pengawas bank indonesia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) masih berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pembahasannya masih berupa usulan awal.

Materi pembahasan masih bisa berubah. Beberapa pasal dalam UU sebelumnya ada yang diubah, dihapus dan ditambahkan.

Dalam dokumen bahan rapat terbaru yang diterima detikcom, ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk formasi lengkap Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, langsung klik halaman selanjutnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Adapun Menteri Keuangan akan memimpin dewan ini alias didapuk sebagai ketua.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari 5 orang berikut daftarnya:

– Menteri Keuangan sebagai ketua
– Satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional
– Gubernur Bank Indonesia
– Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
– Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan