Daftar Bank Syariah Terbesar di Indonesia

Daftar Bank Syariah Terbesar di Indonesia

Daftar Bank Syariah Terbesar di Indonesia – Indonesia memiliki banyak sekali bank yang di jalankan dan membuka banyak cabang yang beredar. Salah satu bank Indonesia yang sangat ramai di datangi adalah bank Syariah

1. Bank Syariah Mandiri

PT Bank Syariah Mandiri yang dipimpin oleh Toni Eko Boy Subari ini berhasil menduduki posisi pertama dengan total aset mencapai Rp114,4 triliun.

Jumlah ini menjadi perolehan aset paling tinggi, sebab nilainya kurang lebih setara dua kali lipat dibandingkan dengan rata-rata aset bank syariah besar lainnya. Pada periode ini, aset anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ini tumbuh 1,9% dibandingkan dengan akhir tahun lalu yang sebesar Rp112,2 triliun.

Belum lama ini, Mandiri Syariah juga diganjar penghargaan Market Leadership Award 2020 untuk kategori Developing Islamic Banking in Indonesia. Predikat tersebut diberikan oleh Awards Committee of Global Islamic Finance Award (GIFA).

Adapun penilaiannya didasarkan pada scoring penyelenggara atas inovasi, kuantitas, dan kualitas, cross border, peran terhadap perkembangan industri, sharia authenticity, serta komitmen terhadap ekonomi syariah.

2. BNI Syariah

Peringkat kedua masih ditempati oleh bank yang menjadi milik negara, yakni PT BNI Syariah. Meski tak sebesar BSM, total aset BNI Syariah tumbuh 16,2% dari Rp42,29 triliun per Desember 2019 menjadi Rp50,76 triliun per Juni 2019.

Diketahui, sejak awal pendiriannya sepuluh tahun yang lalu, aset awal BNI Syariah masih sebesar Rp6,3 triliun. Namun, jumlahnya terus naik, bahkan kenaikan aset pada periode ini menjadi pertumbuhan paling tinggi dibandingkan sembilan bank syariah besar di Indonesia.

Pada tahun ini, anak usaha PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNII) ini juga berhasil naik kelas ke bank umum kelompok usaha (BUKU) 3 setelah modalnya bertambah sebesar Rp255 miliar dengan modal inti Rp5 triliun-Rp30 triliun.

3. Bank BRISyariah

PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) menjadi satu-satunya bank syariah milik anak usaha bank BUMN yang sudah go public. Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) ini berada di urutan ketiga sebagai bank syariah beraset jumbo di Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut juga, bank yang dipimpin oleh Ngatari ini mendapat mandat dari pemerintah untuk menjadi perusahaan cangkang alias surviving entity dari merger bank syariah anak usaha bank pelat merah pada Februari 2021.

Adapun aset BRISyariah yang tercatat per Juni 2020 sebesar Rp49,6 triliun, tumbuh 13,1% ketimbang Rp43,1 triliun pada akhir tahun 2019.

Baca Juga :Cara Bank Indonesia Menjaga Sistem Keuangan 

4. Bank Muamalat Indonesia

Selanjutnya, peringkat keempat diisi oleh bank syariah pertama di Indonesia, yakni PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada paruh pertama tahun ini, perusahaan mencatat total aset sebesar Rp48,6 triliun, turun 3,9% dari catatan aset per Desember 2019 yang sebesar Rp50,5 triliun.

Meskipun demikian, bank ini masih menorehkan kinerja positif, terutama dalam bisnis wealth management hingga mendapat penghargaan internasional sebagai Best Islamic Wealth Management Bank se-Asia Tenggara.

Penghargaan tersebut diberikan belum lama ini oleh Alpha South Asia, sebuah majalah investasi yang berbasis di Hong Kong. Beberapa produk bancassurance unggulan yang dipasarkan oleh Bank Muamalat, yakni asuransi Salam Hijrah Investa, asuransi Hijrah Cendekia, dan asuransi Ahsan.

5. Bank CIMB Niaga Syariah

Bank CIMB Niaga Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Bank ini memiliki total aset Rp43,1 triliun per semester I 2020. Perolehan tersebut lebih tinggi 1,6% dibandingkan dengan akhir tahun lalu yang tercatat sebesar Rp42,4 triliun.

Saat ini, bank tersebut dikabarkan tengah melakukan persiapan spin off atau pemisahan dari bank induknya, sekaligus fokus menambah modal untuk naik ke BUKU 3.

Pemisahan atau spin off dilakukan sesuai dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disebutkan, bank syariah mesti lepas dari bank induk, dilakukan paling lambat 15 tahun sejak peraturan diberlakukan, yakni 2023.