Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi – Berikut ini merupakan artikel mbahas tentang wacana dikembalikannya peran pengawasan perbankan dari OJK ( otoritas jasa keuangan ) ke BI ( bank indonesia ).

Wacana ini kembali yang mesorotan sejalan dengan mencuatnya wacana reformasi sistem keuangan dan revisi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di mana di dalamnya memuat Dewan Moneter.

BI memang sebelumnya pernah melakukan pengawasan perbankan. Namun, peran pengawasan itu kemudian dilimpahkan ke OJK tak lama setelah terbentuk.

Lantas, haruskah peran pengawasan bank itu kembali ke BI?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini setidaknya ada dua yang menjadi sorotan.

Pertama, kinerja OJK yang belum optimal yang tercermin dari sejumlah masalah salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kedua, berkaitan dengan partisipasi BI untuk turut menanggung beban bersama (burden sharing) dengan pemerintah yang dinilai masih tarik ulur.

“Dengan proses ini saya kira ada dua hal yang harus diputuskan berbeda,” katanya kepada detikcom, Jumat (4/9/2020).

Berkaitan dengan OJK, Tauhid menilai perlunya dilihat lagi perbaikan sistem, manajerial hingga kepemimpinannya. Jika performa tidak baik, maka perlu dilakukan evaluasi.

Namun, itu bukan berarti jika OJK bermasalah kewenangannya harus dikembalikan ke BI. Sebab, kondisi saat ini memiliki kompleksitas dan masalah yang berbeda.

“Tapi tidak otomatis bahwa katakanlah OJK-nya bermasalah harus dikembalikan kewenangannya ke BI. Saya kira ini satu kemunduran, karena mungkin dulu tidak sebesar ini karena kompleksitas isunya tidak sebesar sekarang. Marketnya juga tidak sebesar sekarang dan ini juga jadi problem begitu,” jelasnya.

Dia melanjutkan, jika BI kembali mengurusi perbankan maka peran perantara atau intermediasi tidak berjalan dengan baik.

“Seharusnya memang harus dipisahkan ketika bank sentral masuk ke wilayah yang lebih teknis pengawasan dan sebagainya menurut saya menjadi fungsi intermediasi tidak jalan, karena tidak ada kebebasan dan sebagainya. Dia sudah mengontrol suku bunga dan mengontrol lebih teknis perbankan di marketnya. Marketnya semakin tidak bisa leluasa,” jelasnya.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, isu yang muncul dalam sepekan terakhir ada dua yakni reformasi sektor keuangan dan revisi UU BI. Meski sekilas tampak sama, menurutnya, hal ini dua hal yang berbeda.

“Dari informasi yang saya dapatkan, pemerintah dan DPR mempersiapkan kedua hal tersebut secara terpisah,” katanya.

Selanjutnya, ia berharap, rencana pembentukan Dewan Moneter tidak muncul lagi ke depannya. Sebab, itu diyakini akan menggerus independensi bank sentral dan apabila itu terjadi maka akan berdampak negatif pada sektor keuangan. Terlebih, kata dia, di tengah dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Baca Juga: Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Namun, ia menilai, amandemen UU BI, OJK dan LPS memang diperlukan setelah keluarnya UU PPKSK tahun 2018.

“Namun demikian, pemerintah dan DPR sangat perlu berhati-hati dalam melakukan amandemen, baik itu amandemen UU BI yang saat ini sudah masuk prolegnas strategis (yang artinya akan diutamakan), maupun amandemen UU OJK dan UU LPS,” ungkapnya.

“Hendaknya pemerintah tetap menempatkan amandemen ini untuk kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek, hanya untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi semata,” jelasnya.

Rahasia Kelam Bank BUMN

Rahasia Kelam Bank BUMN

Rahasia Kelam Bank BUMN – Berikut ini merupakan artikel tentang rahasia kelam bank BUMN ( Badan Usaha Milik Negara) yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Saat ini, hampir semua warga negara Republik Indonesia (RI) mengenal Rupiah (Rp). Rupiah adalah nama mata uang RI yang pembuatannya didasarkan atas nilai ekstrinsik (nominal yang tertera pada uang tersebut), yang mayoritasnya dalam bentuk uang kertas (fiat) dan juga koin. Rupiah telah memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di RI. Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap jam selalu ada kegiatan yang menggunakan Rupiah.

Kekaguman saya akan Rupiah membuat saya penasaran dengan Rupiah. Namun rasa penasaran saya ini esensinya bukan asal-usul tentang kenapa mata uang kita disebut Rupiah, tapi lebih kepada badan yang mempunyai kewenangan dan kebijakan (otoritas) moneter, yaitu Bank. Beberapa hari lalu saya browsing mengenai Bank yang ada di Indonesia, dan hasilnya cukup membuat saya terkejut.

Bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada empat, yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri. Tidak ada Bank Indonesia (BI), Bank yang menjadi Bank Sentral (Bank yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan Rupiah ke masyarakat melalui Bank-bank BUMN dan Bank-bank swasta).

Lantas dimana posisi BI? BI milik siapa?

Mari sejenak kita flashback. Saat Indonesia merdeka, founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta (Presiden dan Wakil Presiden RI pertama) memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral, yaitu BNI 1946 (didirikan pada tahun 1946) dengan menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). ORI terbit dengan satuan 1 sen hingga 100 Rupiah. Setiap 2 Rupiah dijamin dengan 1 gram emas (UU No.19 tahun 1946). Belanda dan bankir internasional, menolak RI, BNI 46 dan ORI. Kemerdekaan RI tidak diakui, dengan terjadinya agresi militer dan seterusnya.

Akhirnya dipaksa melalui perundingan, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, RI akan diakui dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya, yaitu hutang pemerintah Hindia Belanda, harus mengambil oleh RI muda. Nilainya 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), padahal saat proklamasi RI tidak punya hutang. Agar bisa mengambil alih hutang, BNI 46 harus dihentikan sebagai Bank Sentral dan mengganti dengan Bank Yahudi, De Javasche Bank, yang berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). ORI pun diganti nama menjadi Uang Bank Indonesia (UBI), sejak tahun 1952.

Dari tahun ke tahun hutang RI semakin membengkak. Pada tahun 1999, BI melepas dari Pemerintah RI, langsung di bawah IMF (International Monetary Fund), sebuah lembaga keuangan otonomi internasional Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional.Secara khusus, salah satu tugas utama IMF adalah untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia.