Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah – Berikut ini merupakan artikel tentang BAnk Interim  yang sudah diakui dan akan merger dengan BCA Syariah.

PT Bank Central Asia (BCA) telah merampungkan akuisisi PT Bank Interim Indonesia, yang sebelumnya bernama PT Bank Rabobank International Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, pengalihan saham Bank Interim dilakukan pada 25 September 2020 setelah persetujuan penyertaan modal, akuisisi serta kemampuan dan kepatutan (fit and proper) diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

1. Total nilai akuisisi Rp 643,65 miliar

Dengan demikian, BCA resmi memiliki 99,999973 persen saham Bank Interim. Sementara, PT BCA Finance–anak perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh BCA– memiliki 0,000027 persen saham Bank Interim. Total nilai akuisisi adalah Rp 643,65 miliar.

Hadir dalam acara penandatanganan pengalihan saham tersebut Direktur BCA Henry Koenaifi, Direktur BCA Vera Eve Lim, dan perwakilan CRUA Maximiliaan Blom di Jakarta.

2. Bank Interim bakal merger dengan BCA Syariah

Dengan adanya aksi korporasi ini, BCA mendukung program konsolidasi sektor perbankan Indonesia. Selain itu, BCA akan memperkuat posisi keuangan anak usaha BCA, yaitu PT Bank BCA Syariah melalui rencana penggabungan (merger) antara Bank Interim dengan BCA Syariah. Pascapenggabungan, BCA Syariah akan menjadi perusahaan penerima penggabungan (surviving entity).

Baca Juga: Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

3. BCA juga mengakuisisi Bank Royal

Sebelumnya, BCA juga telah mengakuisisi PT Bank Royal Indonesia pada 2019 lalu. PT Bank Royal Indonesia berubah nama menjadi Bank Digital BCA.

Penandatanganan perjanjian Akta Jual Beli saham dilakukan setelah BCA mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut, BCA resmi memiliki 99,99 persen saham Bank Royal dan PT BCA Finance 0,01 persen dari total saham Bank Royal.

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank

Syarat Pengunduran Bayar Cicilan Bank – Berikut ini merupakan artikel tentang syarat pengunduran pembayaran cicilan kepada bank yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan sebanyak sembilan bank akan memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus corona jenis baru, COVID-19. Ini merupakan respons perbankan terhadap permintaan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Dengan dikeluarkannya pengumuman itu, Juru bicara OJK Sekar Putri Djarot meminta masyarakat tidak mempercayai berita hoaks terkait bank atau perusahaan yang akan memberikan keringanan.

“Jangan percaya info atau pengumuman hoaks yang beredar. Hubungi call center bank atau perusahaan pembiayaan Anda,” katanya melalui keterangannya, Senin (30/3).

Bank apa saja yang memberikan keringanan dan apa syarat debitur yang memperoleh keringanan dari bank-bank tersebut? Yuk, simak rangkumannya.

1. Bank Mandiri
Bank Mandiri memberikan keringanan kepada nasabah debitur yang terdampak virus corona berupa penundaan pembayaran kewajiban. Nantinya bentuk relaksasi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis atau usaha debitur.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan debitur dalam membayar kewajibannya. Adapun debitur yang dituju merupakan pelaku usaha UMKM.

2. Bank BRI
Sama halnya dengan Mandiri, PT Bank Rakyat Tbk atau BRI menawarkan keringanan kepada debitur dalam bentuk penundaan pembayaran kewajiban.

Keringanan tersebut disediakan dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi debitur dan atau usaha debitur sehingga lebih memudahkan dan tidak memberatkan nasabah debitur.

3. Bank BNI

Sebelumnya PT Bank Negara Indonesia Tbk juga atau BNI sudah melaporkan siap membantu merestrukturisasi kredit debitur, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak COVID-19 atau virus corona.

“BNI sudah menyiapkan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi sesuai kondisi dan kemampuan Nasabah Mitra Usaha BNI, sehingga dapat melewati krisis ini secara Bersama-sama,” kata Direktur Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati Minggu (29/3).

Kebijakan ini didasari peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK 03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau dikenal sebagai POJK Stimulus Dampak COVID-19.

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur yang terdampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Baca Juga: Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Dalam POJK tersebut, debitur yang dimaksud yakni yang sulit memenuhi kewajiban kepada bank karena terdampak pada sektor ekonomi, antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Kemudian terdapat beberapa skema restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang dapat dilakukan sebagaimana diatur POJK dalam penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara, perpanjangan jangka waktu kredit, perpanjangan masa tenggang, keringanan tarif bunga pinjaman dan atau provisi, serta penurunan suku bunga.

“Dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya nanti akan dilakukan asessment terhadap profil, kapasitas, dan ketepatan membayar debiturnya, juga verifikasi bahwa debitur memang terdampak COVID-19 atau memiliki track record yang baik,” ujar Tambok.
4. Panin Bank

PT Panin Bank akan mempertimbangkan memberikan kelonggaran kepada debitur yang terdampak virus corona dalam bentuk restrukturisasi kredit atau penundaan pembayaran angsuran pokok pinjaman, sesuai dengan analisa perseroan.

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin

Bank Dunia: Investor Jangan Tagih Utang ke Negara Miskin – Berikut ini merupakan artikel tentang presiden bank dunia, david malpass yang meminta investor dan pemeri pinjaman memberikan keringanan utang kepada negara miskin.

Sebab, negara miskin merupakan pihak yang sangat merugi di ujung jurang resesi imbas pandemik COVID-19.

“Beberapa negara tidak dapat membayar kembali hutang yang mereka tanggung. Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat hutang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang,” kata Malpass pada Minggu (4/10/2020) sebagaimana dikutip dari Handelsblatt.

1. Kejadian serupa pernah terjadi pada 1990

Malpass memaparkan, keringanan pembayaran utang pernah dilakukan saat krisis keuangan di Amerika Latin pada dekade 1990-an. “Penting bahwa jumlah utang dikurangi dengan restrukturisasi,” tambah Malpass.

Sebagai informasi, negara-negara kaya bulan lalu mendukung ide perpanjangan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) G20 untuk membantu negara-negara berkembang dan miskin bertahan di masa pandemik. Kebijakan itu akan mengakomodir 43 dari 73 negara potensial yang diberi pengguhan utang hingga 5 miliar dolar AS (Rp74 triliun).

2. Para investor dan pemberi utang belum banyak terlibat
Bank Dunia memprediksi, pandemik menyebabkan 100 juta orang jatuh dalam kemiskinan ekstrem. Malpass menyerukan agar sektor swasta turut serta untuk menekan angka itu.

“Para investor ini tidak melakukan cukup banyak hal (untuk pengurangan kemiskinan) dan saya kecewa dengan mereka. Beberapa pemberi pinjaman besar juga tidak cukup terlibat. Oleh karena itu, dampak dari langkah-langkah bantuan kurang dari yang seharusnya,” tutur dia.

Baca Juga: Pembobol Rekening Bank ditangkap

3. Semua negara kesulitan membayar utang
Malpass memperingatkan bahwa pandemik dapat memicu krisis utang lain karena beberapa negara berkembang telah memasuki spiral pertumbuhan yang lebih lemah dan masalah keuangan.

“Defisit anggaran yang sangat besar dan pembayaran utang membebani negara-negara ini. Apalagi, bank-bank di sana kesulitan karena kredit macet,” tutup Malpass.

Pandemik COVID-19 masih terus berlangsung sejak diumumkan WHO pada Maret tahun ini. Dilansir dari World O Meter, tercatat lebih dari 35 juta orang di seluruh negara terpapar corona, satu juta di antaranya meninggal dunia.