Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi

Bank Indonesia Awasi Bank lagi – Berikut ini merupakan artikel mbahas tentang wacana dikembalikannya peran pengawasan perbankan dari OJK ( otoritas jasa keuangan ) ke BI ( bank indonesia ).

Wacana ini kembali yang mesorotan sejalan dengan mencuatnya wacana reformasi sistem keuangan dan revisi Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia di mana di dalamnya memuat Dewan Moneter.

BI memang sebelumnya pernah melakukan pengawasan perbankan. Namun, peran pengawasan itu kemudian dilimpahkan ke OJK tak lama setelah terbentuk.

Lantas, haruskah peran pengawasan bank itu kembali ke BI?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai, dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini setidaknya ada dua yang menjadi sorotan.

Pertama, kinerja OJK yang belum optimal yang tercermin dari sejumlah masalah salah satunya PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Kedua, berkaitan dengan partisipasi BI untuk turut menanggung beban bersama (burden sharing) dengan pemerintah yang dinilai masih tarik ulur.

“Dengan proses ini saya kira ada dua hal yang harus diputuskan berbeda,” katanya kepada detikcom, Jumat (4/9/2020).

Berkaitan dengan OJK, Tauhid menilai perlunya dilihat lagi perbaikan sistem, manajerial hingga kepemimpinannya. Jika performa tidak baik, maka perlu dilakukan evaluasi.

Namun, itu bukan berarti jika OJK bermasalah kewenangannya harus dikembalikan ke BI. Sebab, kondisi saat ini memiliki kompleksitas dan masalah yang berbeda.

“Tapi tidak otomatis bahwa katakanlah OJK-nya bermasalah harus dikembalikan kewenangannya ke BI. Saya kira ini satu kemunduran, karena mungkin dulu tidak sebesar ini karena kompleksitas isunya tidak sebesar sekarang. Marketnya juga tidak sebesar sekarang dan ini juga jadi problem begitu,” jelasnya.

Dia melanjutkan, jika BI kembali mengurusi perbankan maka peran perantara atau intermediasi tidak berjalan dengan baik.

“Seharusnya memang harus dipisahkan ketika bank sentral masuk ke wilayah yang lebih teknis pengawasan dan sebagainya menurut saya menjadi fungsi intermediasi tidak jalan, karena tidak ada kebebasan dan sebagainya. Dia sudah mengontrol suku bunga dan mengontrol lebih teknis perbankan di marketnya. Marketnya semakin tidak bisa leluasa,” jelasnya.

Sementara, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, isu yang muncul dalam sepekan terakhir ada dua yakni reformasi sektor keuangan dan revisi UU BI. Meski sekilas tampak sama, menurutnya, hal ini dua hal yang berbeda.

“Dari informasi yang saya dapatkan, pemerintah dan DPR mempersiapkan kedua hal tersebut secara terpisah,” katanya.

Selanjutnya, ia berharap, rencana pembentukan Dewan Moneter tidak muncul lagi ke depannya. Sebab, itu diyakini akan menggerus independensi bank sentral dan apabila itu terjadi maka akan berdampak negatif pada sektor keuangan. Terlebih, kata dia, di tengah dampak pandemi COVID-19 seperti sekarang.

Baca Juga: Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Namun, ia menilai, amandemen UU BI, OJK dan LPS memang diperlukan setelah keluarnya UU PPKSK tahun 2018.

“Namun demikian, pemerintah dan DPR sangat perlu berhati-hati dalam melakukan amandemen, baik itu amandemen UU BI yang saat ini sudah masuk prolegnas strategis (yang artinya akan diutamakan), maupun amandemen UU OJK dan UU LPS,” ungkapnya.

“Hendaknya pemerintah tetap menempatkan amandemen ini untuk kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek, hanya untuk mengantisipasi krisis akibat pandemi semata,” jelasnya.

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona

Buka-Bukaan Jaga Ekonomi dari Dampak Corona – Dalam masa pamdmi covid-19 ini banyak oknum-oknum yang menyembunyikan berita-berita penting yang harusnya diketahui masyarakat. Berikut ini meruakan artikel yang membahas tentang bos Bank Indonesia yang buka-bukaan untuk jaga ekonomi dari dampak corona.

Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan banyak stimulus untuk menjaga perekonomian dari dampak ngeri akibat pandemi COVID-19.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan BI berupaya menjaga makro ekonomi dengan pruden baik moneter dan fiskal. Untuk jangka penengah BI memiliki proyek infrastruktur, pariwisata dan sektor lainnya.

“Kami juga memperoleh outlook stabil dari rating agency, soal pandemi dan dilihat sejarahnya bagaimana kami bisa bertahan dan menjaga perekonomian,” kata Perry dalam diskusi online, Kamis (10/9/2020).

Dia menyebutkan BI juga telah berkoordinasi untuk menjaga stabilitas keuangan dan berkomitmen untuk menjaga rupiah sesuai dengan mekanisme pasar untuk menjaga pemulihan ekonomi.

Selain itu BI juga melakukan quantitative easing dengan melonggarkan likuiditas di perbankan yang hampir Rp 614 triliun.

Bank Indonesia menekankan pada jalur kuantitas melalui penyediaan likuiditas untuk mendorong pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, termasuk dukungan Bank Indonesia kepada Pemerintah dalam mempercepat realisasi APBN tahun 2020. Di samping keputusan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut:

BI melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar, memperkuat strategi operasi moneter guna meningkatkan transmisi stance kebijakan moneter yang ditempuh.

Selanjutnya, BI juga menurunkan batasan minimum uang muka (down payment) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, berlaku efektif 1 Oktober 2020.

Baca Juga: Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kemudian memperkuat sinergi bersama perbankan, fintech, Pemerintah, serta otoritas terkait dalam rangka percepatan digitalisasi antara lain melalui dukungan digitalisasi UMKM dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), perluasan akseptasi QRIS berbasis komunitas, serta dorongan penggunaan QRIS dalam e-commerce.

Bank Indonesia akan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu dalam mengambil langkah-langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan.

Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM

Kelonggaran Perpanjangan Kebijakan GWM – Berikut ini merupakan artikel yang membahas tentang kelonggaran perpanjangan kebijakan GWM sampai dengan 31 juni 2021.

Bank Indonesia (BI) melakukan perpanjangan untuk insentif pelonggaran giro wajib minimum (GWM) rupiah sebesar 50 bps hingga 31 Juni 2021. Padahal sebelumnya perpanjangan ini hanya sampai 31 Desember 2020.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan perpanjangan ini berlaku untuk perbankan yang menyalurkan kredit usaha mikro kecil (UMKM) dan ekspor impor hingga kredit non UMKM sektor prioritas dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Langkah-langkah kebijakan lanjutan tersebut dilaksanakan dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mencermati dinamika perekonomian dan pasar keuangan global serta penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap prospek perekonomian Indonesia,” ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (17/9/2020).

Dia mengungkapkan per 15 September 2020 BI juga telah melakukan penambahan likuiditas sekitar Rp662,1 triliun, terutama bersumber dari penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp491,3 triliun.

“Kondisi likuiditas lebih dari cukup sehingga terus mendorong penurunan suku bunga dan kondusif bagi pembiayaan perekonomian,” tambah Perry.

Longgarnya kondisi likuiditas mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni 29,22% pada Agustus 2020 dan rendahnya suku bunga PUAB overnight, sekitar 3,31% pada Agustus 2020.

Baca Juga :Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Longgarnya likuiditas serta penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berkontribusi menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja pada Agustus 2020 dari 5,63% dan 9,47% pada Juli 2020 menjadi 5,49% dan 9,44%.

Sementara itu, imbal hasil SBN 10 tahun pada Agustus-September 2020 meningkat dari 6,83% pada Juli 2020 menjadi 6,87% pada Agustus 2020 dan 6,92% per 15 September 2020 sejalan proses penyesuaian pelaku asing di pasar keuangan domestik.

Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1 dan M2 pada Agustus 2020 meningkat menjadi 19,3% (yoy) dan 13,3% (yoy) terutama didorong dampak ekspansi operasi keuangan pemerintah.

Selanjutnya Perry menyebut ekspansi moneter BI yang sementara ini masih tertahan di perbankan diharapkan dapat lebih efektif mendorong pemulihan ekonomi nasional sejalan percepatan realisasi anggaran dan program restrukturisasi kredit perbankan.

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi

Bocoran Dewan Kebijakan Ekonomi – Berikut ini merupakan artikel tentang bocoran formasi dewan kebijakan ekonomi makro dari pengawas bank indonesia yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) masih berlangsung di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Pembahasannya masih berupa usulan awal.

Materi pembahasan masih bisa berubah. Beberapa pasal dalam UU sebelumnya ada yang diubah, dihapus dan ditambahkan.

Dalam dokumen bahan rapat terbaru yang diterima detikcom, ada perubahan terkait Dewan Moneter yang menjadi pengawas BI. Dewan itu diubah menjadi Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diketuai oleh Menteri Keuangan. Dewan Kebijakan Ekonomi Makro bersidang sekurang-kurangnya 2 kali dalam sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Dalam pembicaraan yang bersifat teknis, anggota Dewan Kebijakan Ekonomi Makro berhak menunjuk penasehat ahli yang dapat menghadiri sidang Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Keputusan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila Gubernur Bank Indonesia tidak dapat memufakati hasil musyawarah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, Gubernur dapat mengajukan pendapatnya kepada Pemerintah.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Untuk formasi lengkap Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, langsung klik halaman selanjutnya.

Baca Juga : Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Dalam dokumen tersebut diusulkan beberapa perubahan pasal, ada yang ditambahkan dan ada yang dihapus. Mengenai Dewan Kebijakan Moneter disebutkan dalam beberapa pasal, salah satunya di pasal 7 ayat 3 yang menyebutkan Penetapan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Lalu pasal 9 yang menekankan BI bebas intervensi dihapus. Pasal itu berbunyi “pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Dalam pasal 9 yang baru menyebutkan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro membantu pemerintah dan BI dalam merencanakan dan menetapkan kebijakan moneter sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Adapun Menteri Keuangan akan memimpin dewan ini alias didapuk sebagai ketua.

Dewan Kebijakan Ekonomi Makro terdiri dari 5 orang berikut daftarnya:

– Menteri Keuangan sebagai ketua
– Satu orang menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional
– Gubernur Bank Indonesia
– Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
– Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona

Bank Indonesia Berbagi Beban Dampak Corona –  Berikut ini merupakan artikel tentang Bank Indonesia yang berbagi beban dampak corona yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan skema burden sharing atau berbagi beban pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) dalam menangani dampak pandemi Corona berlanjut hingga 2022. Skema yang berlanjut ini hanya berlaku terhadap peran BI sebagai pembeli siaga (standby buyer) di pasar perdana.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, skema burden sharing yang dilakukan ada dua kategori. Pertama, penanganan Corona yang bersifat public goods yakni bidang kesehatan, bantuan sosial, dan belanja pemulihan daerah dan sektoral.

“Kategori belanja burden sharing jenis pertama telah disepakati yakni melalui penerbitan SBN yang tidak melalui lelang atau tidak melalui mekanisme pasar langsung dibeli oleh BI melalui private placement,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Jumat (4/9/2020).

Sri Mulyani menegaskan, untuk burden sharing kategori pertama hanya berlaku hingga akhir 2020.

“Jenis pertama burden sharing hanya dilakukan untuk tahun 2020, satu kali saja atau one of burden sharing mekanisme,” ujarnya.

Sementara kategori yang kedua, dikatakan Sri Mulyani berlaku hingga tahun 2022. Di mana BI tetap menjadi pembeli siaga dari SBN di pasar perdana.

“Kami dengan BI tetap memegang kesepakatan itu, namun ada burden sharing jenis kedua BI berfungsi sebagai pembeli siaga atau standby buyer dalam lelang SBN di pasar perdana. Hal ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 2/2020 yang akan terus di laksanakan sampai di 2022,” ungkapnya.

Rencana Bank Indonesia (BI) memperkuat kewenangan memberikan pembiayaan atau bailout kepada perbankan yang keuangannya terdampak Corona semakin jelas. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan aturan yang mengatur hal tersebut sudah masuk tahap finalisasi.

Kewenangan BI bisa memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/6/PBI/2020 tentang perubahan kedua atas PLJP kepada bank konvensional dan PLJPS kepada bank syariah.

Perry mengatakan, tahap finalisasi yang dilakukan sudah sampai tahap ketiga.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

“Kami laporkan bagaimana kami tindak lanjuti kewenangan dalam UU No 2 tahun 2020 kewenangan BI sudah kami tindak lanjut berkaitan dengan PLJP dan kami lakukan dan tengah dalam pembahasan di KSSK, dimana kami dalam proses finalisasi revisi ketiga,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam raker dengan Komisi XI DPR secara virtual, Jakarta, Senin (28/9/2020).

Perry menjelaskan, beleid yang sedang difinalisasi ini juga akan menyempurnakan aturan-aturan yang mengatur kewenangan BI dalam memberikan PLJP. Seperti dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020, dimana bank sentral memiliki kewenangan memberikan PLJP kepada bank dengan mempertimbangkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut Perry mengungkapkan, ada beberapa aspek yang disempurnakan. Salah satunya percepatan pemberian PLJP ke perbankan.

“Kami lakukan penyempurnaan terkait tiga aspek, bunga LPS, kedua proses PLJP lebih cepat yaitu verifikasi agunan kredit perbankan menggunakan pihak ketiga. Ketiga, penguatan forum koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial, ini difokuskan untuk memprioritaskan bagaimana PLJP dan PLJPS,” ungkapnya.

“Kalau ada bank-bank yang solven perlu disiapkan agunan kreditnya, kalau mengajukan agunan kreditnya sudah siap dengan verifikasi dan valuasi,” tambahnya.

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah

Bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah –  Berikut ini merupakan artikel tentang bank indonesia yang kembali membantu pemerintah di tahu 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut pelaksanaan burden sharing atau berbagi beban antara BI dengan pemerintah ada potensi dilanjutkan ke tahun 2021. Khususnya burden sharing yang disepakati pada surat keputusan bersama (SKB) II.

Skema burden sharing ini dilakukan dengan dua skema, yang pertama untuk pendanaan public good dan yang kedua untuk non public good.

Perry mengatakan kesepakatan burden sharing yang tertuang dalam SKB II tertanggal 7 Juli 2020 memungkinkan untuk dilanjutkan pada 2021.

“Kemarin di Banggar, kalau tahun ini tidak direalisasikan semuanya yang plafon Rp 397 triliun bisa di-carry over tahun depan. Khusus jika realisasi tahun 2020 belum semua, itu bisa dilanjutkan,” kata Perry dalam raker bersama Komisi XI DPR secara virtual, Senin (28/9/2020).

Burden sharing adalah kondisi di mana bank sentral membiayai belanja pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli melalui private placement dengan tingkat kupon sebesar BI reverse repo rate. Burden sharing dilakukan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah.

Skema burden sharing didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan, yaitu public goods dan non public goods. Untuk pembiayaan public goods (menyangkut hajat hidup orang banyak) misalnya pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda, beban ditanggung seluruhnya oleh BI melalui pembelian SBN. Sedangkan untuk pembiayaan non-public goods misalnya untuk UMKM dan korporasi non- UMKM.

Baca Juga: Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Pada SKB II, kebutuhan pendanaan untuk sektor public good sebesar Rp 397 triliun dan untuk non public sebesar Rp 177 triliun. Dalam kesepakatan ini, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement (PP).

Perry melaporkan, dari total kebutuhan burden sharing yang sudah terealisasi sebesar Rp 183 triliun. Menurut dia butuh waktu untuk memenuhi total pendanaan pada skema berbagi beban ini.

“Perlu waktu untuk realisasi anggaran dan kami bagaimana menggenjot lebih banyak realisasi anggaran jadi yang Rp 397 triliun insyaallah bisa terus dilakukan,” jelasnya.

Sementara realisasi burden sharing yang non public good, Perry mengatakan baru mencapai Rp 44 triliun.

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional

Aset Bank Syariah Berhasil Lampaui Konvensional – Berikut ini merupakan artikel tentang keberhasilan aset bank syariah yang telah lampaui konvensional  yang sudah dirangkum dari sumber terpercaya.

Direktur Utama PT BNI Syariah Abdullah Firman Wibowo menuturkan aset perbankan syariah tumbuh 9,22 persen lebih tinggi dari perbankan konvensional sebesar 4,98 persen.

Angka ini berdasarkan data OJK bulan Juni 2020. Dengan postur aset tersebut, kata Firman, perbankan syariah saat ini memiliki market share 6,3 persen dari industri perbankan konvensional.

“Dengan data tersebut terlihat bahwa perbankan syariah saat ini masih menunjukkan perkembangan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan perbankan konvensional di tengah pandemik COVID-19,” kata Firman dalam konferensi pers virtual, Selasa (29/9/2020).

1. Prinsip bagi hasil jadi keunggulan perbankan syariah

Menurut Firman, salah satu keunggulan perbankan syariah adalah adanya prinsip bagi hasil. Dengan demikian, terjadi keseimbangan di mana pendapatan yang diterima dibagi kepada nasabah penyimpan dana sesuai nisbah di awal.

“Itu menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan tuntunan Allah yang diperuntukkan bagi kebaikan manusia jika dijalankan sesuai tuntunan syariah,” ujarnya.

2. Peningkatan kualitas bisnis jadi tantangan perbankan syariah di tengah pandemik
Firman mengatakan, salah satu tantangan perbankan syariah adalah meningkatkan kualitas bisnis. Selain itu, meningkatkan non performing financing dan menjaga kecukupan likuiditas.

“Kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi untuk mencari peluang-peluang baru, salah satunya pada ekonomi sistem halal atau ekosistem industri halal, kata Firman.

Baca Juga: Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

3. Pandemik COVID-19 berdampak di semua sektor

Firman mengatakan, pandemik tidak hanya berdampak pada aspek sosial, melainkan juga ekonomi. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang minus 5,3 persen, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi pada periode tahun lalu sebesar 5,05 persen.

“Sekarang masih dalam masa pandemik yang belum kita ketahui sampai kapan. Kondisi tersebut terjadi di hampir semua sektor, termasuk perbankan syariah,” katanya.

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020

Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Minus 2 Persen di 2020 – Berikut ini merupakan artikel tentang prediksi bank dunia atas perekonomian indonesia di tahun 2020.

Jakarta, IDN Times – Bank Dunia merilis Laporan Ekonomi untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober, From Containment to Recovery, Selasa (29/9/2020). Bank Dunia menyebut bahwa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh minus 1,6 persen (baseline) pada tahun 2020, namun dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus hingga 2 persen.

Selain itu, pada tahun 2021, Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 4,4 persen (baseline). Namun dalam skenario terburuk, pertumbuhannya hanya mencapai 3 persen.

1. COVID-19 memicu tiga guncangan dan munculnya kelompok miskin baru

Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut COVID-19 telah mengakibatkan tiga guncangan atau triple bagi Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang sedang berkembang.

Menurutnya, guncangan yang disebabkan oleh COVID-19 tidak hanya menekan masyarakat tetap di dalam kemiskinan, tapi juga memunculkan suatu golongan masyarakat miskin baru.

“Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan di kawasan ini diprediksi mengalami penambahan sebanyak 38 juta orang pada tahun 2020 – termasuk 33 juta orang yang seharusnya sudah dapat lepas dari kemiskinan, dan 5 juta lainnya terdorong kembali ke dalam kemiskinan,” tulis laporan tersebut.

2. COVID-19 akan memberi dampak buruk yang panjang untuk ekonomi
Laporan tersebut menyebutkan, COVID-19 akan memberi dampak berkepanjangan pada angka pertumbuhan inklusif untuk jangka yang lebih panjang dengan mencederai investasi, modal manusia, dan produktivitas.

Kondisi utang negara dan swasta akan semakin memburuk, seiring dengan memburuknya neraca perbankan dan meningkatnya ketidakpastian, investasi terhambat dan menjadi
risiko bagi stabilitas perekonomian.

“Masyarakat yang sakit, tidak punya pekerjaan, dan ditutupnya sekolah-sekolah dapat mengakibatkan terkikisnya modal manusia dan hilangnya pendapatan yang berlangsung sepanjang hidup,” tulis laporan itu.

Baca Juga: Rupiah Menguat, Bank Tidak Lagi Menjual Dolar dengan Harga Tinggi

3. Pemerintah memproyeksikan hingga akhir tahun ekonomi bisa minus 1,7 hingga minus 0,6 persen

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui ekonomi Indonesia bakal kembali negatif di kuartal III 2020. Bahkan, kontraksi ekonomi dalam negeri diperkirakan masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Jika ramalan Sri Mulyani benar artinya Indonesia bakal resesi.

Sri Mulyani memperkirakan ekonomi di kuartal III minus 2,9 persen hingga minus 1,1 persen, sementara pada kuartal II Indonesia sudah minus 5,32 persen. Adapun sepanjang tahun ini, pemerintah memprediksi ekonomi Indonesia minus 1,7 persen hingga minus 0,6 persen.

Rupiah Menguat, Bank Tidak Lagi Menjual Dolar dengan Harga Tinggi

Rupiah Menguat, Bank Tidak Lagi Menjual Dolar dengan Harga Tinggi

Rupiah Menguat, Bank Tidak Lagi Menjual Dolar dengan Harga Tinggi – Berikut ini merupakan artikel tentang menguatnya nilai rupiah dan bank-bank indonesia sudah tidak menjual dolar dengan harga tinggi.

Nilai tukar rupiah di pasar antarbank Jakarta, Kamis (26/3) dikutip dari data RTI menguat ke posisi Rp16.291, dibandingkan posisi penutupan Selasa di angka Rp16.500 per dolar AS.

Stimulus besar-besaran dari pemerintah AS di tengah wabah virus corona membuat dolar AS melemah. The Federal Reserve mengumumkan serangkaian program stimulus moneter baru untuk membendung kemunduran ekonomi akibat dampak wabah virus corona.

Langkah yang dilakukan The Fed antara lain pembelian obligasi korporasi, talangan pinjaman langsung kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, serta rencana pemberian kredit untuk UKM di Amerika Serikat. The Fed juga menyatakan akan meningkatkan pembelian sekuritas sebesar yang dibutuhkan untuk menstabilkan pasar keuangan.

1. Pasar masih mengkhawatirkan wabah virus corona

Kepala Riset Monex Investindo Futures di Jakarta, Kamis, mengatakan pasar keuangan masih menunggu berita baik persetujuan stimulus pemerintah AS yang belum disepakati di Kongres AS.

“Bila disetujui, ini akan memicu penguatan harga aset berisiko hari ini, termasuk rupiah,” ujar Ariston dikutip dari Antara.

Meski begitu pasar keuangan masih mengkhawatirkan penyebaran wabah COVID-19 yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi global, yang bisa menekan kembali pergerakan harga aset berisiko hari ini.

“Rupiah berpotensi bergerak menguat ke arah Rp16.300, dengan potensi resisten di Rp16.575/dolar hari ini,” kata Ariston.

2. Bank-bank tak lagi jual dolar sampai Rp17.000

Seiring penguatan rupiah, Bank Indonesia sendiri hari ini dari pantauan IDN Times menetapkan kurs transaksi Rp16.246 (beli) dan jual RpRp16.409 per dolar AS. Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) ditetapkan sebesar Rp16.328 per dolar AS.

Sementara bank-bank nasional dolar AS dijual jauh lebih rendah dibandingkan awal pekan yang sempat menyentuh Rp17.000. Hari ini di bank-bank, paling rendah dolar AS dijual di harga Rp16.500. Sedangkan paling mahal di angka Rp16.960.

Berikut kurs jual beli dolar AS (bank notes) di sebelas bank pada Kamis siang:

Bank BCA : Rp16.100 (beli) dan Rp16.600 (jual)
Bank Mayapada : Rp16.007 (beli) dan Rp16.682 (jual)
Bank BNI : Rp15.950 (beli) dan Rp16.550 (jual)
Bank Mandiri : Rp15.900 (beli) dan Rp16.500 (jual)
Bank CIMB Niaga : Rp15.950 (beli) dan Rp16.550 (jual)
Bank OCBC NISP : Rp16.050 (beli) dan Rp16.550 (jual)
BRI : Rp16.095 (beli) dan Rp16.605 (jual)
Bank Permata : Rp15.875 (beli) dan Rp16.725 (jual)
Bank Mega : Rp16.140 (beli) dan Rp16.960 (jual)
Bank Danamon : Rp16.000 (beli) dan Rp16.500 (jual)
BTN : Rp15.885 (beli) dan Rp16.835 (jual)

Baca Juga: Resmi diakui Bank Interim Merger dengan BCA Syariah

3. Virus corona menginfeksi hampir setengah juta orang di dunia

Saat ini, Kamis, data yang ditampilkan Johns Hopkins University menunjukkan hampir setengah juta orang di dunia terinfeksi virus corona. Angkanya mencapai 471.518, di mana China, Italia dan Amerika Serikat menduduki tiga posisi besar penyebaran virus ini.

Dari data tersebut sebanyak 21.293 orang meninggal dunia dan 114.444 berhasil disembuhkan. Virus ini tercatat menyebar di 175 negara di dunia.